JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Masyita Crystallin mengatakan, pendanaan menjadi kunci kesuksesan pemerintah dalam menghadapi krisis iklim. Oleh karena itu, Kemenkeu memiliki peran penting.
“Kita harus jujur bahwa pada saat ini kebutuhan pendanaan sangat besar. Estimasi kami mencapai Rp 4.000 triliun untuk mendukung aksi iklim dan Rp 14.000 triliun untuk keseluruhan SDGs. Maka keuangan tentu menjadi jantung dari perjuangan kita ini,” kata Masyita dalam acara Climate Finance Day, Selasa (10/6/2025).
Hanya saja, Masyita menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki kontribusi terbatas dalam pendanaan aksi iklim sebesar Rp 14.000 triliun itu. Menurutnya, perlu ada pengembangan berbagai instrumen keuangan yang inovatif.
“APBN jumlahnya terbatas, support dari UNDP dan UK jumlahnya terbatas, concessional financing jumlahnya terbatas. Apa yang kita lakukan untuk sesuatu yang terbatas? Kita pergunakan dengan maksimal, kita leverage, kita gunakan untuk catalyzing,” ujar Masyita.
Dia mencontohkan, Kemenkeu bisa menyertakan mekanisme jaminan atau konsesi persyaratan lunak dalam ekosistem pembiayaan iklim agar sektor swasta mau masuk ke proyek-proyek hijau. Apalagi proyek-proyek terkait perubahan iklim memerlukan komitmen berkelanjutan karena sifatnya jangka panjang dan imbal hasil yang cenderung kecil.
“Jadi harus ada concessional financing, financing murah atau APBN untuk membiayai perbedaannya,” jelasnya.
Masyita menyebut, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri untuk mengatasi perubahan iklim. Oleh karena itu, berbagai kemitraan strategis terus dijalin dengan lembaga internasional.
“Agenda besar kita ke depan adalah membangun ekosistem keuangan yang berkelanjutan, yang tidak hanya mendanai proyek tetapi juga menciptakan dampak yang nyata dan merata,” imbuhnya. (DON)
