JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan para pejabat Pemprov DKI Jakarta agar membuat kebijakan sesuai aturan. Tjahjo mengingatkan potensi korupsi yang harus diwaspadai.
“Dalam setiap pengambilan kebijakan politik pembangunan tolong dicermati berkaitan dengan korupsi. Dalam perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, retribusi, pajak, pengadaan dan jual beli jabatan. Ini yang saya kira harus menjadi pegangan setiap pemangku kebijakan,” kata Tjahjo dalam sambutannya membuka Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Rabu (27/12/2017).
Musrenbang menurut Tjahjo harus mengakomodir visi dan misi gubernur-wakil gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Tjahjo juga meyakini DPRD DKI bisa menjamin visi dan misi kepala daerah terakomodir.
“Saya ingin mengingatkan bahwa jangan sampai ada konsepsi-konsepsi gubernur dan wagub terpilih tidak masuk dalam setiap program. Saya yakin wakil ketua DPRD akan mengawal dengan baik. Karena apa pun Pak Anies sudah memulai awal yang baik, menyusun perencanaan bersama DPRD, ini satu langkah maju,” sambungnya.
Dalam acara pembukaan Musrenbang hadir pula Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD M Taufik.
Musrenbang merupakan rapat antara badan dan dinas Pemprov DKI Jakarta, DPRD, DPD, Kemendagri, Kemenkeu, KemenPAN-RB dan masyarakat untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017-2022. Bahkan juga melibatkan jajaran pemerintah daerah lain seperti Pemda Tangerang, Bekasi dan Depok. (NGO)
