BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jabar memastikan aksi mogok massal angkutan umum se-Jabar pada Selasa 10 Oktober hingga Jumat 13 Oktober 2017, bukan batal namun ditangguhkan.
Ketua WAAT Jabar Herman menegaskan aksi mogok tersebut ditangguhkan setelah pemerintah berjanji akan menindak transportasi online yang belum memiliki izin.
“Aspirasi dari rekan-rekan (sopir angkutan umum) bersepakat agar transportasi online tidak dulu beroperasi dan kantornya ditutup. Pemerintah harus melakukan tindakan nyata bukan hanya janji yang membuat kita jenuh,” ujar Herman saat konferensi pers di Kantor Dishub Jabar, Senin (9/10/2017).
Dia menegaskan jika besok kesepakatan itu tidak terlaksana maka bukan tidak mungkin demo yang semula ditangguhkan akan terlaksana pada Rabu 11 Oktober mendatang serentak dilakukan oleh transportasi umum se-Jabar.
“Kalau aspirasi kita dipenuhi pasti kondusif, tapi kalau tidak dipenuhi bisa saja terjadi gejolak,” katanya.
“Kita tunggu besok. Kalau tidak ada gerakan, tidak ada tindak lanjut pemerintah mungkin kita spontan demo. Karena ini bukan hanya Kota Bandung tapi elf, taksi, AKDP dari Cianjur, Sukabumi, Bogor dan seluruh kabupaten/kota di Jabar,” lanjut Herman.
Sejauh ini, kata Herman, penghasilan para pelaku transportasi umum sudah sangat memprihatinkan. Sebab dari semula mereka merugi hingga 70 persen kini meningkat hingga 80 persen. “Bahkan tak bisa bawa penghasilan ke rumah,” katanya.
Meski begitu Herman mengimbau pada para pelaku transportasi umum konvensional agar mematuhi segala yang telah menjadi kesepakatan. Namun jika kesepakatan itu tak terealisasi maka aksi demo berupa mogok massal bisa dilakukan.
Sementara itu Kabid Transportasi Darat Dishub Jabar Andreas Wijanto memastikan aspirasi WAAT Jabar telah diakomodir dan direspon oleh semua pihak. Sebab kehadiran pemerintah adalah untuk menengahi sekaligus menyelesaikan semua masalah tersebut.
Soal langkah penindakan, Andreas mengaku hal itu akan dirapatkan pada sore ini bersama dinas terkait juga kepolisian. “Langkahnya mau penutupan (kantor) atau penindakan lapangan nanti kita bicarakan dulu. Karena tidak bisa serta merta, ada tahapan dan prosedurnya,” ucapnya.
Andreas berharap kesepakatan mengenai penangguhan demo tersebut bisa dijalankan oleh semua pihak agar kondusifitas dan pelayanan terhadap masyarakat bisa terus berjalan dengan baik.(NGO)
