Aliansi Gerakan Rakyat Kembali Menyuarakan Tutup TPL

BALIGE, KHATULISTIWAONLINE.COM
Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL (Toba Pulp Lestari)  berkumpul di Tugu Jenderal DI Panjaitan Balige, Kabupaten Toba, Rabu (6/10/2021).

Mereka mendesak pemerintah segera menutup TPL.Pantauan di lapangan, masyarakat tersebut berasal dari berbagai elemen,  diantaranya Mahasiswa, Kelompok Tani dan Komunitas Masyarakat Adat yang ada di Kawasan Danau Toba.
Saat ditemui di lapangan,  pimpinan aksi Benget Sibuea  yang juga Ketua Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL mengatakan, salah satu penyebab kerusakan hutan dan lingkungan di Kawasan Danau Toba akibat aktifitas PT.TPL yang sebelumnya bernama PT.Inti Indorayon Utama.

Saat ini perusahaan tersebut memiliki konsesi seluas 167.912 ha.Pemberian ijin konsesi juga telah merampas hak Masyarakat Adat, petani dan masyarakat umum atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kawasan Danau Toba.
“Beroperasinya perusahaan ini juga mengakibatkan tatanan hidup masyarakat menjadi terpuruk,” kata Benget Sibuea.Setelah menyampaikan orasi di Tugu Jenderal DI Panjaitan, massa kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Toba di Soposurung, Balige.

Di depan Kantor Bupati,  perwakilan dari setiap elemen dan komunitas menyampaikan orasinya.
Jhontoni Tarihoran sebagai Sekretaris Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL dalam orasinya meminta  pemerintah  melalui Tim terpadu yang sedang melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Toba dan Kabupaten Tapanuli Utara untuk berpihak kepada masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Dia juga meminta Tim Terpadu agar duduk bersama masyarakat untuk sama-sama membahas penyelesaian berbagai konflik yang terjadi. Hadir dihadapan massa, Wakil Bupati  Toba Tonny Simajuntak memberikan tanggapan agar melakukan diskusi bersama dengan perwakilan di ruangannya.

Tetapi massa menolak dan meminta   bertemu langsung dengan dua Bupati  yang sedang berada di Kantor Bupati Toba yaitu Poltak Sitorus  dan Nikson Nababan sebagai Bupati Tapanuli Utara.

Adapun tuntutan dari aksi ini adalah untuk menyampaikan beberapa poin  yaitu:1.Hentikan Operasional PT.TPL di Kawasan Danau Toba2.Wujudkan reforma agraria sejati3.Lindungi kemenyan sebagai tanaman endemik di Tanah Batak.4.Hentikan intimidasi dan kriminilisasi kepada Masyarakat Adat5.Selamatkan Kawasan Danau Toba dari penggundulan hutan.6.Cabut ijin konsesi PT.TPL dari Tanah Batak.Hingga berita ini diturunkan massa yang lakukan aksi, tetap menunggu tim terpadu untuk bertemu dengan Bupati Toba dan Bupati Tapanuli Utara. (IBS)