JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Aktivis Pemerhati Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Hermanry Simanjuntak pertanyakan mutu bangunan Rusun BBWS Cidanau (PK-PRBTN-20-1) Provinsi Banten.
Pasalnya, pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun BBWS Cidanau (PK-PRBTN-20-1), dengan Kode RUP 22530232, tanggal 8 Januari 2020, dan Kode Tender 60584064, oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Banten itu, ada dugaan terjadi korupsi merugikan Negara nilainya sangat pantastis, perlu dilirik penegak hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Disampaikannya, ibarat kata pribahasa, “sepandai-pandai tupai meloncat sesekali pasti jatuh”. Demikian kalimat yang pantas dan layak di arahkan pada pelaksanaan proyek pembangunan Pembangunan Rumah Susun BBWS Cidanau (PK-PRBTN-20-1) tersebut.
Menurut penjelasannya, itu bakal terjadi terhadap Pembangunan Rumah Susun BBWS Cidanau (PK-PRBTN-20-1), jika pihak Kejaksaan atau KPK mengusutnya berdasarkan volume BQ proyek Rusun tersebut, ucap Hermanry kepada Khatulistiwa minggu lalu di Jakarta.
Lebih jauh Hermanry Simanjuntak memafarkan, bahwa dalam proyek itu ada volume spek yang di duga dicuri sehingga pelaksananya tidak sesuai spek dan itu jelas atas sepengetahuan para pejabat satuan kerja, imbuhnya.
Misalnya, lanjut Hermanry, semula volume ibaratnya tertulis dalam “Bill of quantities, (BQ), ada 167 Bore pile, yang harus dikerjakan di kedalaman 24 meter untuk wajib dikerjakan di prakteknya Bore pile.
Sementara yang dikerjakan sesuai BQ hanya ada 4 Bore pile, dan selainnya yang dikerjakan hanya dikedalaman 20 meter.
Nah, berapa nilai uang negara yang di rugikan ? Dan, bagaimana mutu kwalitas bangunan Rumah Susun BBWS Cidanau (PK-PRBTN-20-1) ? Dan bukankah itu sudah mengancam keselamatan nyawa para penghuninya kelak ? tandasnya.
Hermanry Simanjuntak mengakui, bahwa dalam persoalan ini ketika pernah dipertanyakan kepada pihak satuan kerja (satker), dirinya sempat mendapat kiriman lewat whatsap, kalimatnya berbau tidak sedap, ucapnya.
Ketika hal ini dikonfirmasi melalui jaringan WhatsApp, para pihak terkait di Kementerian PUPR tidak ada berikan tanggapan. ( AMS )
