JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta berb-agai pihak tidak berpolemik terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyebut ada institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata. Panglima TNI juga bicara soal larangan bagi kepolisian untuk memiliki senjata yang bisa menembak peralatan perang TNI.
Ryamizard menuturkan bahwa situasi saat ini dinilainya tidak baik. “Dari awal saya sudah saya sampai-kan, sudahlah, ribut-ribut segala macam. Hubungan antara Kemenhan dan TNI itu sangat dekat,” ujar Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2017).
Menurut Ryamizard, polemik terkait pernyataan Panglima TNI tersebut harus dihentikan. Sebab, hal itu justru akan menimbulkan pertentangan antar institusi dan berpengaruh pada sektor pertahanan negara.“Kalau seperti ini terus, tidak bersatu, negara bisa pecah sendiri.
Bubar negara ini. Itu perlunya Menhan bicara. Saya bicara bukan hanya asal ngomong begitu,” kata Ryamizard.“Tugas saya bagaimana pertahanan negara ini bagus. Maka saya ajak bela negara, apalagi yang namanya polisi dan tentara, harus. Kalau sudah berhadapan begitu enggak benar, maka saya harus bicara,” ucap mantan Kepala Staf TNI AD itu. Ryamizard pun menegaskan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) memang membeli 500 pucuk senjata api dari PT Pindad.
Dia menunjukkan lampiran berkas dokumen izin pembelian senjata api yang dikirimkan ke Kementerian Pertahanan pada Mei 2017.Selain ditujukan kepada Menteri Pertahanan, surat permohonan itu juga dikirimkan kepada Panglima TNI. “Pembelian ini sudah atas izin Menhan jadi tidak ada masalah. Tinggal masalah komunikasi saja,” kata Ryamizard.
Ryamizard menjelaskan bahwa keputusan untuk menunjukkan dokumen rahasia pembelian senjata itu bukan bermaksud untuk memanaskan situasi saat ini, melainkan memperjelas terkait ramainya polemik soal pembelian senjata.
Sebagai Menteri Pertahanan, Ryamizard merasa bertanggung jawab agar tidak terjadi lagi kesalahan komunikasi antar institusi negara.“Saya sebenarnya sudah malas mau ngomong. Karena sudah terlalu banyak orang yang ngomong dari pemikirannya masing-masing. Padahal yang namanya senjata itu ada aturannya. Ada undang-undangnya,” kata Ryamizard.
“Saya bukan memanas-manasi. Saya memperjelas agar tidak terjadi lagi yang seperti ini. Karena saya menteri pertahanan, maka saya harus ngomong. Menhan itu mengurusi pertahanan negara. Kalau pertahanan negara jelek, itu yang tanggung jawab saya, yang digantung saya kok. Bukan siapa-siapa,” ucap Mantan KSAD itu.Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menjadi polemik. Wapres merasa masalah pembelian senjata api sudah selesai setelah Menko Polhukam Wiranto memberi penjelasan.
“Kalau itu, saya mengikuti saja itu penjelasannya dari Pak Wiranto (Menko Polhukam). Saya kira sudah jelas itu pernyataan Pak Wiranto,” ujar Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (26/9/2017).Ketika ditanya apakah Kalla juga menilai Gatot sedang berpolitik seperti yang dianggap sejumlah pihak, Wapres tidak menjawabnya.Menurut dia, Presiden Joko Widodo yang berhak memberikan penilaian itu. “Itu Presiden yang berhak menilai itu,” ujar Kalla. (DON)
