JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir didampingi Wakil Ketua DPR yang lain, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga hadir dalam rapat tersebut.
Rio Dondokambey dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan persetujuannya agar RUU APBN itu dibahas lebih lanjut antara pemerintah dan DPR.
“Dengan pertimbangan dan serta pandangan tersebut untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU 2026,” ujarnya dalam rapat tersebut, Selasa (19/8/2025).
Ia sebelumnya menyoroti beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 2,5%, program kedaulatan energi, hingga anggaran pendidikan. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan penjelasan atas target tersebut.
Sebanyak 8 fraksi menyampaikan pandangannya umum terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dan nota keuangan pemerintah. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di DPR RI.
“Dalam asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi 5,4% dan inflasi 2,5%. Pemerintah perlu menjelaskan sumber pertumbuhan yang memberi nilai tambah dan dampaknya terhadap peningkatan penghasilan rakyat,” tambah dia.
Senada, Fraksi Golkar yang diwakili oleh Hamka Baco Kady juga setuju agar RUU APBN 2026 dibahas ke tahap selanjutnya. Hamka menyinggung beberapa program strategis dalam RAPBN seperti target lifting minyak, Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga koperasi merah putih.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 dan nota keuangan untuk dibahas lebih lanjut,” sebut Hamka. (BAS)
