Penyalahgunaan BBM dan Gas Bersubsidi Marak, Mabes Polri Diminta Jajarannya Melakukan Penertiban

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia diminta memerintahkan jajarannya di tingkat Polda, Polres, Polsek hingga Pos Polisi (Pospol) menertibkan sejumlah pangkalan bahan bakar minyak (BBM) ilegal bersubsidi yang terus menjamur.

Sementara pihak Pertamina melalui Hiswana Migas melakukan pengawasan ketat terhadap pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar’ Umum (SPBU) yang dicurigai sebagai lokasi pengambilan BBM bersubsidi.
Selain pangkalan BBM bersubsidi yang kian menjamur, meski kerap ditertibkan, juga masih terjadinya penyalahgunaan gas bersubsidi dengan cara dioplos dari tabung ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 hingga 50 kg.

Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, maraknya penyalahgunaan BBM bersubsidi dan Gas Bersubsidi di wilayah Jabodetabek sudah lama berlangsung. Hal itu terjadi seperti diungkapkan sumber media ini tidak terlepas akibat kurangnya pengawasan dari pihak Kepolisian dan Pertamina.

Bahkan, meski beberapa kali ditertibkan setelah adanya keluhan dari masyarakat akibat terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi dan gas bersubsidi serta gencarnya pemberitaan sejumlah media, pada umumnya yang diamankan dan menjalani proses hukum hanyalah sebatas pengemudi dan tidak adanya upaya untuk mengejar dan mengamankan pengusaha ilegal tersebut.

Karenanya, sebagian besar pengusaha BBM bersubsidi dan Gas bersubsidi ilegal merupakan wajah wajah lama. 
Maraknya penyalahgunaan BBM bersubsidi dan gas bersubsidi tersebut menimbulkan spekulasi di masyarakat bahwa tidak ada kesungguhan polisi untuk memberantas bisnis ilegal di bidang Migas dan terindikasi  dilindungi oleh oknum -oknum tertentu.

“Hal yang janggal jika pihak Kepolisian tidak mengetahui adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi dan gas bersubsidi di wilayah tugasnya. Bukankah di setiap desa atau kelurahan di tempat ada Polisi sebagai Babinkamtibmas?,” ujar sumber media penuh selidik.

Sekedar informasi, secara umum dalam menjalankan usahanya, pelaku penimbunan solar bersubsidi menggunakan minibus jenis Kijang atau kendaraan lainnya yang sudah dimodifikasi sehingga tangkinya bisa menampung solar satu hingga dua ton.

Mafia BBM tersebut dengan leluasa keluar masuk SPBU, hal itu terjadi karena diduga ada kerjasama antara pengemudi minibus yang biasa disebut Helikopter dengan oknum petugas SPBU.

Dengan cara sembunyi -sembunyi dan biasanya dilakukan pada malam hari, solar dibeli dengan harga subsidi yaitu  Rp. 6.800 per liter lalu dijual ke industri atau proyek dengan harga tinggi atau seharga BBM Non Subsidi.
Untuk diketahui, harga Solar subsidi dibanderol Rp 6.800 per liter. Artinya, ada perbedaan harga hingga Rp 11.200 – Rp 11.750 per liter antara Solar subsidi dan non subsidi.

Sesuai Undang-Undang Migas No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 disebutkan, setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Meski sanksi hukumnya cukup berat, ternyata tidak membuat takut para mafia migas hal itu terjadi akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Berbagai pihak berharap pihak Kepolisian dan  Pertamina serta BPH Migas melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas penimbunan BBM bersubsidi tersebut. (TIM)