JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom hal itu merupakan bentuk komitmen Presiden Joko Widodo untuk melibatkan elemen masyarakat dalam mengelola kekayaan alam negeri.
“Kami menilai sedikitnya dua hal dari Presiden akan hal ini. Pertama, menunjukkan komitmen Presiden untuk melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat untuk turut serta mengelola kekayaan negeri ini,” kata Gomar dalam keterangannya, Senin (3/6/2024).
Menurutnya kebijakan tersebut menunjukkan penghargaan Presiden kepada ormas keagamaan yang sejak awal telah turut berkontribusi membangun negeri.
Menurut Gomar, pemberian IUP tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan. Sebab ormas keagamaan memiliki keterbatasan, sementara dunia tambang sangat kompleks.
“Namun, mengingat setiap ormas keagamaan juga memiliki mekanisme internal yang bisa mengkapitalisasi sumber daya manusia yang dimilikinya, tentu ormas keagamaan, bila dipercaya, akan dapat mengelolanya dengan optimal dan profesional,” katanya.
Ketum PGI meminta ormas keagamaan tidak mengesampingkan tugas dan fungsi utamanya dalam membina umat apabila telah diberi izin tambang untuk ormas tersebut. Ia juga meminta agar ormas keagamaan tidak terkooptasi oleh mekanisme pasar.
“Dan yang paling perlu, jangan sampai ormas keagamaan itu tersandera oleh rupa-rupa sebab sampai kehilangan daya kritis dan suara profetiknya,” ujar Gomar. (DON)