Kasi Penataan Kota Cilandak Diperiksa Kejari Jaksel

JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Kepala Seksi (Kasi) Dinas Penataan Kota Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Widodo Soeprayitno diperiksa pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat terkait pelanggaran Undang-Undang Bangunan Gedung dengan dugaan gratifikasi.
Menurut Koordinator Jakarta Corruption Watch (JCW) Manat Gultom, Widodo Soeprayitno selaku terperiksa dan pengumpulan keterangan dalam kebenaran jaksa penyelidik sudah turun ke objek rumah toko yang dilaporkan.
Dijelaskan Manat, sebenarnya pengaduan lembaga yang dipimpinnya terhadap pelanggaran Ruko Jalan Lebak Bulus Raya No.33 Kavling 14 Blok Z Kompleks Adhyaksa itu sudah yang kedua kalinya. Pertama pada April lalu, anehnya, pada pelaporan pertama dan kedua, pihak Kejari Jakarta Selatan justru penyelidikan hukum. “Akan tetapi, kepastian hukum beriringan terhadap profesionalitas penatausahaan penanganan perkara tak dijalankan penyidik. Ini aneh,” geram Manat.
Sejatinya, menurut Manat, pihak Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) selaku penyidik tertinggi dapat mengadukan Kasi DPK Kecamatan Cilandak tersebut ke pihak Inspektorat dalam rangka pencerminan penerapan kaidah hukum yang baik. Inspektorat selaku lembaga pengawasan berwenang memberi sanksi dan perintah bongkar ruko rata tanah.
“Menurut UU 30/ 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa pemeriksaan jaksa yang tidak kuat membuktikan penerimaan gratifikasi itu, maka pelanggaran hukum bangunan yang harus direferensikan jaksa kepada inspektorat. Inspektorat dapat memeriksa Perda 7/ 2010 dan Nomor 1/ 2014 tentang IMB dan RDTR. Sebab, pendirian ruko tiga lapis tersebut melanggar kedua Perda dengan UUBG 28/2002. Simpulnya demikian, jikalau pihak Kejari Jaksel tidak ingin tertuduh bermain kasus hukum,” jelasnya. (NGO)