JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut 209 dari total 270 daerah yang mengikuti Pilkada 2020 sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Terdapat 61 wilayah lagi yang masih melakukan pembahasan.
Komisioner KPU Pramono Ubaid menyebut 6 dari total 9 provinsi yang mengikuti Pilkada 2020 sudah meneken NPHD. Untuk kabupaten/kota, Pramono mengatakan ada 203 dari total 261 wilayah yang telah menandatangani NPHD.
“Penandatanganan NPHD per hari ini pukul 10.00 WIB. Provinsi yang sudah melakukan penandatanganan NPHD 6 provinsi, yang belum 3, yakni itu Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sulawesi Utara,” ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019).
“Kabupaten/kota yang sudah melakukan penandatanganan NPHD berjumlah 203, yang belum 58. Jadi total yang sudah menandatangani NPHD provinsi dan kabupaten kota berjumlah 209. Belum berarti 61, total 270,” lanjut Pramono.
Pramono mengatakan 61 wilayah yang belum menandatangani NPHD masih membahas anggaran pilkada. Bahkan masih ada yang belum membahas karena belum selesainya rencana anggaran baru (RAB) dengan pemda setempat.
“Masih belum menemukan kesepakatan dengan pihak pemda sehingga masih diperlukan pembahasan yang lebih matang dan detail. Bahkan, ada yang belum membahas dengan pemda. Karena belum final penyusunan RAB oleh KPU. Jadi, ada juga beberapa daerah yang pembahasannya belum dimulai,” katanya.
Sementara itu, terkait jumlah anggarannya, Pramono menyebut belum semuanya disetujui, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk saat ini, total usulan anggaran NPHD yang sudah disetujui sekitar Rp 7,4 triliun.
“Update usulan anggaran NPHD yang disetujui, untuk provinsi usulannya Rp 1,77 triliun, disetujui dalam NPHD saat ini dari 6 provinsi Rp 918 miliar. Kabupaten/kota dari total 203, diusulkan Rp 10,1 triliun, yang disetujui Rp 6,5 triliun,” ucapnya.(VAN)
