Beijing –
Kanselir Jerman, Angela Merkel, memberikan komentarnya terhadap situasi krisis yang menyelimuti Hong Kong beberapa waktu terakhir. Ditegaskan Merkel bahwa hak-hak dan kebebasan warga Hong Kong ‘harus dijamin’.
Seperti dilansir AFP, Jumat (6/9/2019), seruan Merkel itu disampaikan setelah dia bertemu dengan Perdana Menteri China Lie Keqiang dalam kunjungan kenegaraan ke Beijing, pekan ini.
“Hak-hak dan kebebasan warga Hong Kong harus dijamin. Solusi hanya bisa dicari melalui dialog; lakukan semua hal yang mungkin untuk mencegah kekerasan,” sebut juru bicara Merkel, Steffen Seibert, mengutip perkataan Merkel.
Diketahui bahwa Merkel melakukan kunjungan kenegaraan selama tiga hari ke China pada pekan ini. Dia tiba di Beijing pada Kamis (5/9) waktu setempat bersama delegasi bisnisnya yang banyak.
AFP melaporkan bahwa akses pers kepada Merkel selama kunjungan di Beijing tergolong sangat ketat, yang jelas tidak seperti biasanya. Disebutkan ada banyak anggota korps pers asing Beijing, termasuk AFP, yang tidak bisa mendapat akreditasi untuk acara-acara yang dihadiri Merkel.
Menanggapi hal itu, otoritas China menyebut adanya kekurangan tempat bagi pers karena rombongan wartawan yang mendampingi Merkel terlalu besar.
Sebelum Merkel terbang ke Beijing, para aktivis Hong Kong merilis seruan yang isinya meminta Merkel untuk menunjukkan dukungan pada demonstran Hong Kong dalam pertemuannya dengan pemimpin China.
Dalam surat terbuka yang dirilis oleh harian terkemuka Jerman, Bild, tokoh aktivis Hong Kong, Joshua Wong, menyebut Merkel yang tumbuh besar dalam situasi komunis di Jerman Timur, tentu memahami situasi teror di bawah kediktatoran.
“Anda secara langsung merasakan teror dari pemerintahan yang diktator,” tulis Wong dalam suratnya.
“Jerman harus waspada sebelum menjalankan bisnis dengan China, karena China tidak mematuhi hukum internasional dan telah berulang kali melanggar janji,” imbuh surat terbuka itu.
Diketahui dalam tiga bulan terakhir, Hong Kong dilanda puluhan unjuk rasa prodemokrasi, yang terkadang berujung bentrokan, yang dipicu oleh rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi yang mengizinkan ekstradisi para tersangka ke China daratan, yang pengadilannya dikendalikan oleh Partai Komunis.
RUU ekstradisi yang kontroversial itu resmi dicabut oleh pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, dalam pengumuman pada Rabu (4/9) waktu setempat. Namun langkah itu tidak memuaskan demonstran Hong Kong yang bersumpah akan melanjutkan unjuk rasa.(NOV)
