Hong Kong –
Pemerintah China tidak akan membiarkan pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, mengundurkan diri jika memang dia berniat mundur di tengah desakan publik. Aksi para demonstran yang memprotes rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi pada Minggu (16/6) kemarin menuntut Lam untuk mundur dari jabatannya.
Seperti dilansir Reuters, Senin (17/6/2019), hal tersebut dituturkan seorang pejabat senior pemerintahan Hong Kong yang dekat dengan Lam.
Diketahui bahwa pada Sabtu (15/6) lalu, Lam menunda pembahasan RUU ekstradisi hingga batas waktu yang tak ditentukan. RUU itu banyak diprotes karena mengatur ekstradisi ke China dan dikhawatirkan akan melemahkan penegakan hukum di Hong Kong.
Penundaan yang diputuskan Lam tidak mampu membendung kemarahan publik yang kembali menggelar aksi protes besar-besaran pada Minggu (16/6) waktu setempat. Dalam aksi yang diklaim oleh penyelenggara diikuti 2 juta orang itu, para demonstran menyerukan agar Lam mengundurkan diri dari jabatannya.
Di tengah kemarahan yang memuncak terhadap Lam, menurut pejabat senior pemerintahan Hong Kong yang dikutip Reuters, kecil kemungkinan Lam akan mundur.
“Itu tidak akan terjadi,” ujar pejabat yang enggan disebut namanya mengingat sensitivitas isu ini. Pejabat ini diketahui terlibat dalam serangkaian rapat pemerintahan membahas krisis politik yang sedang berlangsung.
Gejolak politik di Hong Kong ini terjadi setelah bertahun-tahun warga setempat geram dengan apa yang dipandang sebagai meningkatnya campur tangan represif dari pemerintah China. Diketahui bahwa Hong Kong memegang teguh otonomi ‘satu negara, dua sistem’ setelah dikembalikan ke China oleh Inggris tahun 1997 lalu.
“Dia (Lam-red) ditunjuk oleh pemerintah pusat, jadi bagi dia untuk mengundurkan diri butuh diskusi level sangat tinggi dan pertimbangan dari level (China) daratan,” kata pejabat senior itu.
Menurut pejabat tersebut, mundurnya Lam dari jabatan Chief Executive Hong Kong hanya akan memicu krisis baru bagi otoritas China. “Itu akan memicu lebih banyak masalah daripada menyelesaikannya, di semua level,” ucap pejabat senior Hong Kong tersebut.
Diketahui bahwa kini China sedang terlibat perang dagang sengit dengan AS, kemudian menghadapi aksi sepihak negara-negara Barat yang dipimpin AS terhadap Huawei — raksasa telekomunikasi China dan menghadapi ketegangan tiada akhir di Laut China Selatan.
Sementara itu, soal keputusan Lam menunda penundaan pembahasan RUU ekstradisi, pejabat senior Hong Kong ini menyebut keputusan itu diambil atas izin China. Pejabat ini juga menyebut bahwa penundaan untuk batas waktu yang tak ditentukan itu, sama saja dengan secara efektif mencabutnya.
“Menangguhkannya sebenarnya berarti pencabutan … itu akan menjadi bunuh diri politik jika menghidupkannya kembali,” ujar pejabat senior Hong Kong merujuk pada RUU ekstradisi. Otoritas Hong Kong belum secara resmi mengumumkan ‘pencabutan’ ini.(ARF)
