JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso ‘berseteru’ dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita karena polemik impor beras. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyayangkan kekisruhan pucuk pimpinan Bulog dan Kemendag itu.
“Seharusnya para pimpinan lembaga itu memberikan ketenangan pada masyarakat di tengah berbagai isu dan panasnya suhu politik yang ada,” ujar Bamsoet di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Bamsoet mengatakan seharusnya Buwas dan Enggar tak melakukan perdebatan seperti itu di publik. Ia menyebut, Buwas dan Enggar seharusnya bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan ini.
“Kami saja di DPR sedang berusaha supaya tidak ada gejolak-gejolak yang berarti yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan maupun persiapan jalannya pesta demokrasi yang akan kita lakukan tahun depan,” tutur Bamsoet.
“Nah kita menyayangkan kalau di internal pemerintah sendiri terjadi beda pendapat yang terbuka,” imbuh politikus Golkar itu.
Bamsoet berharap keduanya dapat segera menyelesaikan ‘perseteruan’ soal impor beras dengan kepala dingin. Dengan demikian, dua institusi negara itu dapat satu sinergi terkait persoalan impor beras.
“Lebih arif kalau diselesaikan di dalam kamar tertutup, buka-bukaan data kemudian keluar bersikap satu suara. Kalau di DPR kondusif ya harusnya di pemerintah lebih kondusif lagi,” kata Bamsoet.
Bamsoet juga mengatakan, pihaknya akan meminta komisi terkait untuk mengundang Buwas dan Enggar. Ia berharap komisi terkait yang merupakan mitra kerja keduanya dapat menengahi ‘perseteruan’ itu.
“Saya hanya bisa mengimbau dan saya minta komisi terkait, Komisi IV dan komisi VI untuk mengundang kedua pimpinan,” ujar Bamsoet.
Kegaduhan antara Buwas dan Enggartiasto berawal dari Bulog yang mengeluhkan penuhnya gudang untuk menyimpan beras impor. Keluhan itu ditanggapi Enggartiasto dengan mengatakan bahwa penuhnya gudang bukan urusan kementerian.
Tak terima, Buwas berang, hingga membawa-bawa kosakata ‘matamu’ di tengah perdebatan soal impor tersebut. Buwas mengatakan, bahwa sesama institusi negara haruslah bersinergi dan saling membantu.
Pengamat kemudian menilai Presiden Joko Widodo harus turun tangan mengatasi kekisruhan dua pejabat negara itu. Mengingat, kegaduhan ini terjadi di tengah politik yang mana jika Jokowi salah mengambil sikap, Pilpres 2019 menjadi taruhannya.(DON)
