Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diwanti-wanti agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Oleh karena itu, Kementerian PANRB beserta sejumlah pihak kini tengah membahas skema terbaik dari penyelesaian tenaga honorer.
“Presiden Jokowi memberi arahan, 2,3 juta non-ASN ini harus tetap bekerja. Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja. Skemanya bagaimana, ini yang sedang dibahas,” ujarnya.
Komitmen ini terlihat dari penetapan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 yang rencananya dibuka pada September. Formasi paling banyak disediakan untuk tenaga honorer. Anas menekankan, penataan tenaga honorer ini akan menempatkan prioritas pada pelayanan dasar terkait guru dan tenaga kesehatan.
“Dengan rekrutmen ASN yang terus kita terapkan tiap tahun, secara bertahap tenaga non-ASN akan masuk menjadi ASN secara selektif. Misalnya, 2023 kita rekrut 572.000 ASN, di mana 80%-nya untuk tenaga non-ASN termasuk Honorer THK-II, dan selebihnya pelamar umum,” jelasnya.
Sementara pada 2022, pihaknya juga telah membuka seleksi untuk 396.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada kala itu, 90% formasi dibuka untuk tenaga non-ASN termasuk Honorer THK-II.
“Sehingga data 2,3 juta tenaga non-ASN itu perlahan berkurang secara selektif menjadi ASN,” imbuhnya.
Penghapusan tenaga honorer ini merujuk pada ketetapan Undang-Undang (UU) No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Anas mengatakan, harapannya tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga honorer sesuai dengan amanat peraturan-perundangan yang ada.
“Sembari kita amankan yang 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi dalam database BKN saat ini agar tidak ada PHK, kita harap tidak ada rekrutmen honorer baru,” pungkasnya. (VAN)
