SERANG, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo meminta Pemerintah Provinsi Banten dapat menurunkan angka stunting 3,4 persen per tahun. Kabupaten/kota di Banten juga diminta agar bebas dari status merah karena ada wilayah yang prevalensinya di atas 30 persen.
“Agar sesuai dengan target penurunan angka stunting nasional sebesar 14 persen, maka laju penurunan stunting per tahun haruslah di kisaran 3,4 persen. Kondisi aktual yang terjadi saat ini, Banten ditagih komitmen agar tidak ada kabupaten dan kota di wilayah Banten yang berstatus merah,” kata Hasto secara virtual di acara Sosialisasi Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting di Serang, Senin (7/3/2022).
Banten masuk 12 daerah prioritas. Berdasarkan data SSGBI, zona kuning ada di Kota Cilegon dan Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang; sedangkan hijau ada di Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Daerah yang masuk zona merah sendiri adalah Kabupaten Pandeglang dengan prevalensi stunting 37,8 persen. Tidak ada satu pun kabupaten/kota yang prevalensinya di bawah 10 persen.
Sementara itu, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Eni Gustina, mengatakan pendekatan pengentasan stunting di Banten harus dilakukan dengan kerja sama pemda hingga petugas desa dan ibu-ibu PKK. Akan ada ribuan lebih tenaga pendamping dibutuhkan untuk edukasi ke ibu hamil hingga saat si ibu melahirkan.
“Jadi dikawal sejak pengantinnya itu nanti hamil direncanakan, ketika hamil pun dilihat risikonya, kita intervensi sehingga bayi tidak stunting,” ujarnya.
Kader-kader pendamping ini juga akan menyamakan data anak balita stunting di lapangan. Harapannya, pada 2024 seluruh daerah di kabupaten kota se-Provinsi Banten bisa bebas stunting.(VAN)
