JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua komisi bidang pertahanan DPR menilai menteri pertahanan (menhan) mendatang tak harus berasal dari kalangan TNI. Syarat utamanya bukan militer atau sipil, melainkan kemampuan memahami masalah kedaulatan negara.
“Memahami milter tidak harus orang dari militer,” kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari saat berbincang, Rabu (11/9/2019).
Politikus PKS ini menilai isu kekuatan militer, atau konretnya adalah alat utama sistem pertahanan (alutsista), harus lebih diperhatikan. Alutsista berguna untuk menjaga kedaulatan negara.
“Yang harus diperhatikan, Menhan harus mampu mengembalikan kedaulatan darat, laut, dan udara,” kata Kharis.
Sosok Menhan di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi nantinya juga perlu berwawasan internasional. Isu pertahanan berhubungan dengan percaturan dunia.
“Sosok menhan yang baru nantinya harus punya reputasi internasional,” kata Kharis. Dia menolak untuk menyebut nama, siapa sosok ideal yang memenuhi syarat seperti itu.
Kharis melihat posisi menhan bukanlah tempat yang tepat untuk kaum milenial. “Untuk pertahanan, saya tidak setuju bila diisi orang yang terlalu muda, karena experience itu sangat dibutuhkan di sini. Isu pertahanan ini tidak hanya menyangkut dalam negeri, tapi juga menyangkut percaturan kekuatan dunia,” kata dia.
Siapa sosok yang sesuai dengan kriteria dari Ketua Komisi I DPR tersebut? Di program ‘Bantu Jokowi Cari Menteri’, ada kandidat Menhan yang berasal dari kalangan sipil maupun militer. Selain inkumben, ada nama Erick Thohir, As’ad Said Ali, Tjahjo Kumolo, Hadi Tjahjanto, Gayus Lumbuun, dan Rizal Sukma.(DON)