JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ujian Nasional (UN) tingkat SMP akan digelar pada tanggal 2 hingga 8 Mei pekan depan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memastikan UN siap dilaksanakan.
Distribusi soal untuk Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) disebut sudah sampai ke semua kabupaten, hingga ke daerah terpencil. “Alhamdulillah, untuk yang UNKP soal sudah siap di semua rayon. Daerah 3T soalnya sudah siap duluan,” ujar Kepala Pusat Pendidikan (Kapuspendik) Kemdikbud, Nizam kepada khatulistiwaonline, Sabtu (29/4/2017).
Senada dengan Nizam, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemdikbud, Hamid Muhammad menegaskan soal-soal untuk UNKP sudah sampai di seluruh kota dan kabupaten, termasuk daerah terpencil. Soal-soal di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) sudah disiapkan terlebih dahulu.
“UN SMP 2017 sudah siap dengan baik, yang menggunakan komputer atau kertas. Soal sudah sampai di kabupaten atau kota termasuk daerah terpencil,” ujar Hamid, saat dikonfirmasi secara terpisah, Sabtu (29/4/2017).
Sementara itu, untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sedang dalam proses sinkronisasi. Berdasarkan data yang dilihat khatulistiwaonline dari ubk.kemdikbud.go.id, wilayah DKI Jakarta adalah yang paling banyak menggelar UNBK. Sebanyak 92,04 persen SMP di Jakarta sudah melakukan UNBK. Sedangkan, 8,03 persen sisanya melaksanakan UNBK dengan menumpang di sekolah lain.
Wilayah yang SMP-nya paling sedikit melaksanakan UNBK adalah Sulawesi Barat dengan angka 0,61 persen. SMP yang melaksanakan UNBK di sekolah lain ada 2,43 persen. Sedangkan, 94,8 persen sisanya melaksanakan UN tertulis atau UNKP.
Secara keseluruhan, jumlah SMP yang melaksanakan UNBK di Indonesia sebesar 85,71 persen, 7,14 persen melaksanakan UNBK di sekolah lain. Sedangkan, 7,14 persen sisanya melaksanakan UNKP. Menurut data Kemdikbud, jumlah total SMP/MTs pada tahun 2017 sebanyak 11.069.
“Untuk yang UNBK dalam proses sinkronisasi, sebagian malah sudah selesai sinkronisasi,” pungkas Nizam. (DON)
PADANG PANJANG,khatulistiwaonline.com
Geliat media massa di era reformasi semakin menggema. Menristek Dikti Mohammad Nasir ingin perguruan tinggi negeri maupun swasta menjadi tempat bibit pekerja media profesional.
Dengan hal itu, Menristek Nasir menyebut akan menggratiskan perizinan untuk frekuensi televisi milik perguruan tinggi. Menurutnya, hal ini penting sebagai pendidikan untuk mahasiswa.
“Televisi pendidikan tidak bayar. Saya minta untuk pendidikan tidak bayar,” kata M Nasir, di Kampus ISI, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Rabu (22/2/2017).
Menurut M Nasir, pihaknya tak ingin membebani perguruan tinggi untuk keterampilan perfilman. Pihak Kemenristek Dikti akan bekerja sama dengan kominfo untuk penggunaan televisi kampus.
“Televisi ini kami sudah meminta ke kementerian kominfo yaitu tentang channel yang digunakan perguruan tinggi edukasi ini tidak perlu bayar karena kalau bayar ini kan siapa yang kena? Mahasiswa lagi,” tutur M Nasir.
Dengan hal itu, M Nasir menuturkan perguruan tinggi bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di pertelevisian. Sebab, daya saing bangsa sangat bergantung kepada kualitas sumber daya manusia.
“Saya ingin menekan biaya pendaftaran, saya berharap Pak Rektor bisa mengusulkan ini. Kami yang akan komunikasi dengan kominfo. Menkominfo sudah mengeluarkan peraturan ini. Semoga bisa berjalan dengan baik,” jelas M Nasir.
“Kemenristekdikti mendisain suatu program yang tujuan utamanya mencapai nasional competitivness atau daya saing bangsa. Daya saing bangsa hanya bisa dicapai dengan creative worker (tenaga kerja terampil) atau dengan qualified worker (tenaga kerja yang punya kualifikasi),” imbuhnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (Soni) mengaku siap melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) untuk merehabilitasi status Retno Listyarti yang dipecat dari posisi Kepsek SMAN 3.
“Kita ikut saja aturan MA. Prinsip eksekusi itu tidak mudah dan kita kemudian tidak bisa menghindar atau tidak melakukan apa putusan MA,” kata Soni saat ditanya wartawan di Gedung Bank Indonesia, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2016).
Soni menyebut Pemprov siap melakukan rehabilitasi terhadap Retno terkait SK pemecatan yang sebelumnya dikeluarkan Disdik. MA dalam putusannya memang menolak kasasi yang diajukan Disdik terkait putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memenangkan Retno Listyarti.
“Kalau tetap dalam pelaksanaannya itu kalau mereka ditolak akan ada rehabilitasi namanya, rehabilitasi bisa dilakukan konteks melaksanakan putusan MA. Apa pun keputusan MA kita akan siap kita laksanakan karena itu keputusan hukum peradilan,” terang Soni.
Proses hukum atas gugatan Retno terhadap Pemprov DKI diawali dengan kejadian hadirnya Retno di sebuah stasiun televisi swasta saat ujian nasiona berlangsung. Saat itu Retno hadir bukan sebagai Kepala Sekolah SMAN 3, melainkan sebagai Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lantas memerintahkan Kadisdik agar Retno dicopot dari jabatannya. Pada Mei 2015, Retno dipecat dari jabatan Kepala Sekolah SMAN 3 oleh Disdik DKI dengan surat Keputusan Nomor 355/2015.
“Saya berharap eksekusi ini segera dilakukan. Apalagi kategori hukuman dari Dinas Pendidikan kepada saya saat itu dituliskan sebagai pelanggaran berat,” kata Retno meminta agar Pemprov menaati putusan MA saat dihubungi khatulistiwaonline, Senin (19/6).
Putusan kasasi MA itu memuat dua perintah utama. Pertama, Pemprov DKI harus mencabut Surat Keputusan Nomor 355/2015 perihal pencopotan Retno dari jabatan Kepala Sekolah SMAN 3 Jakarta. Kedua, pengadilan juga memerintahkan Pemprov DKI memulihkan nama baik Retno, mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan Retno. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Muhadjir Effendy yang akan menghapus Ujian Nasional (UN). Menurut Fahri Kemendikbud harus mengacu pada UU Sistem Pendidikan Nasional sebelum mengambil keputusan.
“Kemendikbud kita harus datang dengan konsep yang lebih jangka panjang perspektifnya. Jangan ganti menteri ganti aturan, trauma lama itu, kalau bisa mengacu pada UU Sistem pendidikan Nasional yang ada,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).
Fahri secara gamblang menyatakan ketidaksetujuannya terkait penghapusan UN ini. Dia mengimbau Kemendikbud melakukan kajian secara mendalam sebelum mengambil keputusan.
“Saya tidak setuju policy tidak berbasis sesuai desain sistem pendidikan nasional. Jangan terlalu pragmatis, pendidikan itu terkait isi dan konten, jiwa raga Indonesia,” katanya.
Politikus PKS ini menyarankan Kemendikbud membuat aturan untuk jangka panjang. Sehingga dia berharap pendidikan nasional di Indonesia memiliki karakter.
“Kalau bikin long term basisnya adalah UU Sistem Pendidikan Nasional sehingga bisa dikenal Indonesia punya karakter dalam pendidikan nasional,” bebernya.
“Kaya gini enggak ada karakter ubah lagi-ubah lagi. Teorinya enggak ada lagi, belok dia dari angka begitu terus,” sambung dia.
Sebelumnya wacana moratorium penghapusan UN ini dikatakan Muhadjir sejalan dengan konsep Nawacita Presiden Joko Widodo. Pemerintah akan menerapkan desentralisasi pendidikan.
“Tadi kan Presiden sudah menyampaikan. Jadi itu intinya desentralisasi. Jadi nanti Kemendikbud dan BNSP akan menetapkan standar nasionalnya. Kemudian sebagai pelaksana diserahkan kepada provinsi untuk SMK dan SMA sederajat. Dan atau SD dan SMP dan yang sederajat akan diserahkan kepada kabupaten/kota,” kata Muhadjir usai menghadiri acara Peringatan Hari Guru Nasional di Sentul, Bogor, Minggu (27/11/2016). (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mendikbud Muhadjir Effendy memutuskan untuk menghapus Ujian Nasional (UN). Keputusan ini tinggal menunggu Instruksi Presiden (Inpres).
“Dimoratorium, di tahun 2017 ditiadakan,” kata Muhadjir saat dihubungi, Jumat (25/11/2016).
Ujian akhir bagi siswa sekolah didesentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk level SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.
“Pelaksanaannya tetap standard nasional. Badan Standardisasi Nasional akan mengawal, mengontrol, mengendalikan prosesnya. Jadi tidak ada lagi itu supply-supply soal ke daerah dikawal polisi,” ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.
Kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah. Hasil ujian akhir jadi salah satu pertimbangan, bukan jadi satu-satunya faktor penentu kelulusan. Presiden, kata Muhadjir, sudah setuju.
“Saya sudah dipanggil Pak Presiden, sebelum jumatan tadi saya dipanggil. Prinsipnya beliau sudah menyetujui, tinggal menunggu inpres,” tutur Muhadjir.
Muhadjir mengatakan UN akan kembali digelar jika level pendidikan di Indonesia sudah merata. Sembari memoratorium UN, Kemendikbud akan mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agar merata se-Indonesia.
“Ujian Nasional tetap akan saya lakukan sesuai dengan amanah Mahkamah Agung kalau semua pendidikan di Indonesia sudah bagus. Makanya nanti akan pemetaan saja. Nanti kita lihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan,” ujar Muhadjir.
Lalu bagaimana dengan tahun 2018, apakah akan ada UN?
“Hampir pasti belum ada. Itu kan tidak bisa setahun dua tahun (peningkatan kualitas sekolah secara merata),” ujar Muhadjir.
“Sekolah-sekolah kita yang di atas standar nasional sekarang hanya 30 persen, itu yang harus kita treatment,” imbuhnya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Memperingati hari guru nasional 2016, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan sosok guru yang menginspirasinya. Ialah sosok Pak Nirwan yang merupakan guru biologi sewaktu Ahok duduk di bangku SMP Negeri 1 Gantong, Belitung Timur.
Ahok bercerita, kondisi Nirwan saat ini dalam kondisi sakit dan harus cuci darah sebanyak 3 kali dalam seminggu. Cagub kelahiran Manggar itu masih rajin mengunjungi gurunya ketika berkunjung ke Belitung.
“Saya punya sosok guru yang pengaruhi saya dari SD, SMP, SMA, sampai sekarang. Guru saya Pak Nirwan sedang sakit. Saya kalau pulang masih jenguk beliau. Kan istrinya juga guru tapi juga sudah pensiun,” cerita Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat
Selain Nirwan, Ahok juga mengungkapkan tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara juga sosok guru PNS dalam lagu Iwan Fals ‘Oemar Bakri’ juga menginspirasi dirinya dalam kehidupan.
“Ki Hajar Dewantara bagus, Umar Bakrie, saya kira yang penting bagi saya,” ungkap Ahok. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyesalkan diputusnya aliran listrik di 26 SMA/SMK gara-gara tunggakan pembayaran tagihan. Sumarsono memastikan kasus ini sudah ditangani sehingga aliran listrik kembali hidup.
“Kemarin sudah dilaporkan dari 26 (sekolah), 24 (sekolah) listrik sudah menyala langsung. Jadi tidak sampai 6 jam menyala,” ujar Sumarsono kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016).
Agar tak terulang, Sumarsono (Soni) memerintahkan jajaran Biro Tata Pemerintahan dan Biro Hukum Pemprov DKI untuk menyiapkan nota kesepahaman (MoU) dengan PT PLN (Persero). MoU dibuat agar PLN memberi jaminan tidak memutus aliran listrik untuk sekolah.
Soni memastikan tunggakan bayaran tagihan listrik 26 sekolah sebesar Rp 3 miliar sudah dibayarkan kepada pihak PLN. Uang pembayaran ini berasal dari pencairan dana biaya operasional pendidikan (BOP) yang bersumber dari APBD.
“Jangankan besok. Sekarang dibayarkan pun juga bisa, enggak masalah. Tagihannya cuma sedikit, hanya Rp 3 miliar,” sambungnya.
Menurut Soni, tunggakan pembayaran terjadi karena dana BOP yang harusnya dialokasikan ke sekolah negeri terhambat gara-gara kesalahan input anggaran. Gara-gara dana BOP tidak cair, maka pembayaran tagihan listrik tertunda dan bertumpuk hingga akhirnya listrik diputus.
“Jadi matinya listrik kemarin karena ada konsep e-budgeting dalam tahap perencanaan itu salah inputting. Itulah kelemahan teknologi, kalau inputting salah maka outpunya juga salah. Karena input, process, dan output,” imbuh dia.
Karena kesalahan input ini, anggaran BOP untuk pembayaran kebutuhan listrik tidak teralokasikan. “Kebutuhan listrik bulanan itu belum dimasukkan. Nah ini prosesnya. Jadi kalau belum dimasukkan outputnya mau bayar apa?” katanya.
Sebelumnya Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengatakan ada 8 SMA/SMA di Jakarta Timur yang diputus aliran listriknya. Kedelapan sekolah tersebut yakni SMAN 48, SMAN 51, SMAN 104, SMAN 93, SMAN 9, SMAN 42, SMKN 10 dan SMKN 22.