JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sudah disahkan. Dengan aturan ini pemerintah ingin mendorong reformasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mendukung reformasi struktural.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari menyebutkan untuk kenaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap, menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.
“Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang semakin membaik serta untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis (14/10/2021).
Merujuk kepada tarif PPN negara-negara lain, tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 15,4%. Sekaligus lebih rendah dari Filipina (12%), China (13%), Arab Saudi (15%), Pakistan (17%), dan India (18%).
Di samping itu, kemudahan dalam pemungutan PPN juga akan diberikan kepada jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu melalui penerapan tarif PPN final.
Misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tarif PPN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan aspek kemudahan administrasi seperti yang selama ini telah dilakukan pemerintah.
Pemerintah juga terus berkomitmen untuk melakukan penguatan berbagai bantuan sosial dan program perlindungan sosial lainnya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar keluarga miskin dan rentan. Seperti untuk pangan, pendidikan, dan kesehatan sebagai bagian dari akselerasi program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan UU HPP reformasi sistem PPN ini agar lebih berkeadilan dan mampu mengkapitalisasi potensi ekonomi ke depan.
“Reformasi PPN utamanya ingin mencapai dua hal, yaitu mampu mengantisipasi perubahan struktur ekonomi ke depan dan tetap menjaga distribusi beban pajak yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo melalui surat edarannya melarang PNS atau Aparatur Sipil Negara untuk bepergian ke luar daerah dan cuti dari mulai 18-22 Oktober 2021.
Hal itu menanggapi kebijakan pemerintah yang secara resmi menggeser Hari Libur Maulid Nabi 2021, sebelumnya jatuh pada 19 Oktober 2021 menjadi 20 Oktober 2021. Larangan PNS bepergian atau cuti secara rinci terdapat dalam SE MenPAN-RB nomor 13 tahun 2021.
“Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama hari libur nasional tahun 2021,” tulis SE tersebut dikutip Rabu (13/10/2021).
Pada beleid itu dijelaskan, PNS dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional dan pada hari-hari kerja lainnya di minggu yang sama dengan hari libur. Berlaku juga saat sebelum atau sesudah hari libur nasional.
Adapun larangan tersebut dikecualikan bagi PNS yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berada di wilayah aglomerasi dan melaksanakan tugas kedinasan di kantor. Contohnya seperti wilayah Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya, Kedungsepur, maupun Mebidangro.
Selain itu, dikecualikan juga bagi PNS yang melakukan tugas kedinasan namun harus membawa Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.
Bagi yang melanggar SE tersebut, PNS akan mendapatkan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan dalam PP nomor 53 tahun 2010 dan PP nomor 49 tahun 2018. Sanksi akan diberikan langsung oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Viral video polisi membanting mahasiswa di demo Pemkab Tangerang. Anggota DPR meminta agar polisi yang membanting itu diusut tuntas. Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB, Mohammad Rano Alfath, menyesalkan adanya peristiwa tersebut. Dia meminta Polri menindaklanjutinya.
“Saya pribadi sangat menyesalkan gaya ‘SmackDown’ yang dilakukan oknum polisi tersebut, dan saya minta Polri dalam hal ini Polda Banten bisa mengusut kejadian ini sampai tuntas,” kata Rano kepada wartawan, Rabu (13/10/2021).
Rano lantas mengingatkan pesan Kapolri agar jajarannya tetap humanis dalam kegiatan pengamanan di lingkungan masyarakat ataupun kegiatan demo. Dia meminta agar polisi tersebut ditindak tegas.
“Saya memahami kerja keras kawan-kawan Polri dalam hal pengamanan demo, sehingga sering terpancing emosinya ketika di lapangan. Tapi saya yakin pak Kapolri tidak mengindahkan anggotanya melakukan tindakan represif, karena pak Kapolri pasti ingin anggotanya humanis dan terukur dalam bertindak,” ujarnya.
“Menurut saya, harus ada evaluasi mendalam dari Divpropam Polri terkait kasus ini. Tindak tegas dan usut mengapa bisa terjadi seperti ni dan minta kawan-kawan mahasiswa saat demo juga jangan anarkis sampaikan dengan baik,” lanjut Rano.
Senada dengan Supriansa. Anggota Komisi III Fraksi Partai Golkar ini heran masih adanya kericuhan antara masa dan pihak kepolisian, padahal keduanya harus saling berkoordinasi.
“Dalam pasal 13 dijelaskan, kepolisian setelah menerima surat pemberitahuan dari penyelenggara unjuk rasa, Polri segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan, berkoordinasi dengan penanggung jawab aksi, berkoordinasi dengan pimpinan instansi atau lembaga yang akan menjadi tujuan aksi. Jadi saya heran jika masih sering terjadi kericuhan antara pengunjuk rasa dengan kepolisian,” katanya.
“Itu berarti intelijen kepolisian disana tidak maksimal melakukan pendeteksian dini. Jadi mestinya polisi melakukan koordinasi dengan pengunjuk rasa. Masyarakat juga dilindungi haknya untuk menyatakan pendapat di hadapan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun banyak juga rambu-rambu yang harus di patuhi,” sambungnya.
Dia meminta Kapolri turun tangan untuk mengusut kasus ini sehingga kasus serupa tidak akan terulang.
“Setelah melihat video mahasiswa dipukul seperti itu maka sebaiknya kapolri segera turun tangan agar peristiwa serupa tidak terulang lagi di daerah lain,” tuturnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mempertanyakan proyek kereta cepat yang menggunakan APBN. Wakil Ketua Komisi VI Lasarus menegaskan proyek kereta cepat tidak menggunakan APBN.
“Kereta cepat itu nggak pakai APBN. Kalau pakai APBN, kan mestinya di Kemenhub, nggak ada anggarannya di Kemenhub,” kata Lasarus kepada wartawan, Selasa (12/10/2021).
Lasarus mengatakan proyek kereta cepat murni investasi, yang dilakukan melalui penanaman modal.
“Dia polanya investasi, dia penyertaan modal pemerintah, dia bukan APBN. Itu sama dengan penanaman modal dalam negeri, jadi tidak ada anggarannya di Komisi V,” katanya.
“Itu murni investasi, dia penyelesaian modal seperti misalnya kayak penyuntikan modal kepada Garuda, kepada Waskita, sama itu penyelesaian modal pemerintah,” lanjut Lasarus.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mempertanyakan keputusan tersebut.
Ibas menyarankan agar pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebaiknya dilakukan audit terlebih dahulu. Hal ini, menurutnya, penting agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga mengakibatkan pembengkakan dan memberatkan APBN.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mewaspadai peningkatan kasus COVID-19 jelang libur Natal dan Tahun Baru 2022. Berbagai strategi disiapkan untuk mencegah kenaikan kasus.
“Kita sebentar lagi akan dihadapkan pada kegiatan libur Natal dan Tahun Baru di mana desain peningkatan kasus sering terjadi setelah adanya acara keagamaan dan libur panjang. Maka presiden dalam ratas ini berpesan agar segera ditentukan strategi mempersiapkan Natal dan Tahun Baru,” kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin (11/10/2021).
Luhut menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar vaksinasi lansia ditingkatkan. Ini untuk mengantisipasi adanya gelombang kasus COVID-19 selanjutnya setelah libur Natal dan Tahun Baru.
“Tingkat vaksinasi lansia perlu terus dikejar terutama untuk di wilayah aglomerasi dan pusat pertumbuhan ekonomi sehingga tidak terjadi gelombang berikutnya, maka angka kematian dan perawatan rumah sakit dapat ditekan,” tuturnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Partai Demokrat (PD) menduga Yusril Ihza Mahendra mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA) terkait AD/ART PD memakai cara pikir Adolf Hitler. Demokrat menduga Yusril memaksakan kehendak negara terhadap organisasi sipil terutama dalam hal ini partai politik.
“Setelah kami menyelidiki asal usul teori yang dipakai atau yang digunakan oleh Yusril Ihza di dalam mengajukan permohonan JR AD/ART ke Mahkamah Agung, maka diduga kuat cara pikir ini berasal dari cara pikir totalitarian ala Hitler,” kata Waketum PD, Benny K Harman saat jumpa pers di DPP Partai Demokrat, Jakpus, Senin (11/10/2021).
Benny menjelaskan secara ringkas cara pikir Adolf Hitler yang menjadi pimpinan Nazi. JR AD/ART yang diajukan Yusril dinilai ingin menguji apakah negara senang atau tidak dengan organisasi sipil.
“Jadi dalam cari pikir hukum Hitler itu yang dikehendaki oleh negara harus diikuti oleh semua organisasi sipil dalam hal ini, dengan cara pikir itu tadi, Yusril mencoba untuk menguji apakah kehendak anggota-anggota partai politik, anggota Partai Demokrat sejalan dengan kehendak kemauan negara,” ujarnya.
“Semua yang dilakukan oleh rakyat harus diuji, apakah negara senang atau tidak senang, dan ini yang mau dilakukan oleh Yusril,” sambungnya.(DON)
YOGYAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja di Malioboro, Yogyakarta pagi ini. Jokowi membagikan bantuan khusus para PKL untuk pertama kalinya bagi para pedagang di Malioboro.
Jokowi tiba di Malioboro dengan berjalan dari Istana Negara, Gedung Agung. Jokowi didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Wali Kota Haryadi Suyuti. Jokowi tampak memakai kaus lengan panjang warna putih dan celana panjang hitam dengan sneakers hitam.
Saat perjalanan menuju tempat pembagian bantuan, Jokowi sempat berhenti melihat pusat PKL Malioboro di bekas Bioskop Indra. Sultan sempat memberitahukan kepada Jokowi soal rencana proyek di bangunan tersebut.
Selama berjalan di area Malioboro, Jokowi dan rombongan banyak disambut oleh para pedagang maupun pengunjung yang ada di Malioboro. Mereka mengajak Jokowi untuk berfoto meski hanya dari kejauhan.
Titik pembagian bantuan berada di Jalan Ahmad Yani di sebelah barat. Di sini Jokowi mengumumkan peresmian dimulainya bantuan langsung untuk pedagang.
“Dengan mengucap bismillahirahmanirahim, saya bersama Menteri Koordinator Perekonomian, Ngarso Dalem, Gubernur DIY dan bapak wali kota ingin meresmikan dimulainya pemberian bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung-warung,” kata Jokowi di Malioboro, Yogyakarta, Sabtu (9/10/2021).(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
KPK telah memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan korupsi suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. Kedua saksi itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.
“Syamsi Roli (PNS), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan bukti dokumen pembahasan rapat pada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (9/10/2021).
Selanjutnya, KPK juga mendalami saksi kedua soal adanya dugaan transaksi dengan pihak lain terkait dengan perkara. Kedua saksi ini diperiksa Jumat kemarin (8/10) di Polda Lampung.
“Fajar Arafadi (staf Bank Mandiri Bandar Jaya), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan transaksi perbankan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara,” kata Ali.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mempersiapkan partainya ikut dalam Pemilu 2024. Dia juga menargetkan Partai Buruh dapat lolos parliamentary threshold.
“Itu target kami lolos parliamentary threshold, menempatkan kader-kader buruh petani jadi Bupati dan Walikota,” ujar Said Iqbal dalam konferensipersnya, Jumat (8/10/2021).
Menurutnya bila Partai Buruh lolos dalam verifikasi KPU, maka dapat meraih 15-20 kursi di DPR. Serta menang di 5-10 kabupaten kota dalam pemilihan kepala daerah.
“Kami yakin bila lolos verifikasi maka 15-20 kursi akan kami raih. Kedua ada mungkin 5-10 kabupaten atau kota yang menang menjadi Bupati dan Walikota setidak tidaknya wakil, sedang kami petakan insyaallah, yang gubernur belum kami targetkan,” ujar Said Iqbal.
Said Iqbal mengatakan pihaknya tengah melakukan persiapan untuk ikut mendaftar sebagai partai peserta pemilu. Menurutnya Partai Buruh masih memiliki waktu 10 bulan untuk melakukan persiapan.
“Partai Buruh tentu akan ikut pendaftaran melalui sipol KPU. Kami masih punya 10 bulan, menuju 10 bulan Partai Buruh menyiapkan segala administrasi,” tuturnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Neraca perdagangan Indonesia yang terus tercatat surplus, membawa angin segar buat perekonomian nasional. Apalagi, hal ini terjadi di tengah kondisi yang tak normal akibat pandemi. Berangsur pulihnya sejumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor, bisa dibilang jadi katalis positif surplusnya neraca perdagangan Indonesia yang cukup agresif.
Berbagai pihak mengapreasiasi upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang diyakini membuat tren akan terus berlanjut.
“Kalau berdasarkan data BPS, ekspor kita mengalami surplus ketika masa pandemi ini sudah mulai berangsur-angsur berkurang khususnya di bidang farm oil dan dan juga beberapa kebutuhan lainnya. Memang tidak sebagus sebelum pandemi, tetapi jika dibandingkan dengan negara lain, itu sudah bagus,” kata Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi kepada wartawan, Rabu (6/10).
Menurut Baidowi, kinerja ekspor yang terus tumbuh menopang cukup signifikan pertumbuhan ekonomi. Ia mencatat, kontribusi ekspor terhadap total ekonomi Indonesia (PDB) mencapai 17%
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus neraca perdagangan Indonesia Agustus 2021 tercatat mencapai US$4,74 miliar, tertinggi sejak Desember 2006. Suplus di Agustus 2021 sendiri, merupakan surplus neraca perdagangan Indonesia ke 16 secara beruntun sejak Mei 2020.
Neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Agustus 2021 sendiri tercatat surplus US$19,17 miliar. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2020 sebesar US$10,96 miliar, bahkan jika tertinggi dibandingkan dalam lima tahun terakhir.(MAD)