JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pesawat patroli maritim milik Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), P-8 Poseidon tiba di Bali untuk membantu proses pencarian kapal selam milik TNI Angkatan Laut (AL), KRI Nanggala-402. Pesawat Poseidon mendarat di Base Ops Lanud I Gusti Ngurah Rai dini hari tadi.
“Betul, sudah tiba pukul 03.10 dini hari,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Achmad Riad saat dihubungi, Sabtu (24/4/2021).
Kedatangan P-8 Poseidon dini hari tadi disambut langsung oleh Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai, Kolonel Pnb Reza Ranesa.
Dikutip dari laman resmi Boeing, P-8 merupakan pesawat patroli maritim multimisi, unggul dalam peperangan anti-kapal selam; perang anti-permukaan; intelijen, pengawasan dan pengintaian serta pencarian dan penyelamatan.
P-8 bisa terbang lebih tinggi (hingga 41 ribu kaki) dan melaju lebih cepat (490 knot). Waktu transit yang lebih singkat mengurangi ukuran area kemungkinan saat mencari kapal selam, kapal permukaan, atau penyintas pencarian dan penyelamatan.
P-8 Poseidon juga dirancang untuk misi ketinggian rendah dan telah membuktikan kemampuannya dalam mendukung misi kemanusiaan serta pencarian dan penyelamatan. Sistem yang terbukti dengan lebih dari 100 pesawat dalam pelayanan dan lebih dari 300 ribu jam terbang.
P-8 memiliki dua varian: P-8I, yang diterbangkan oleh Angkatan Laut India; dan P-8A Poseidon, yang diterbangkan oleh Angkatan Laut AS, Angkatan Udara Australia, dan Angkatan Udara Kerajaan Inggris.
P-8 direkayasa selama 25 tahun atau 25 ribu jam dalam uji coba penerbangan maritim paling keras, termasuk operasi yang diperpanjang di lingkungan lapisan es.
Seperti diketahui KRI Nanggala-402 hilang kontak dalam latihan penembakan torpedo pada Rabu (21/4/2021) dini hari. Hingga kini, pukul 09.49 WIB belum ada kabar kapal yang ditumpangi 53 awak tersebut berhasil dievakuasi.
Saat ini KRI Nanggala-402 masih terus dicari, meski sudah lewat 72 jam sejak dinyatakan hilang kontak. Batas oksigen diperkirakan hanya mampu hingga pukul 03.00 WIB tadi.(MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengecek kesiapan pengamanan KTT ASEAN atau ASEAN Leaders Meeting (ALM) yang akan digelar di Jakarta besok. Fadil Imran memastikan pihaknya akan melakukan di 51 titik secara ketat.
“Ada 4.372 personel yang dilibatkan untuk melakukan pengamanan di 51 titik, termasuk di dalamnya pengamanan rute, pengamanan akomodasi hotel dan pengamanan terminal airport untuk kedatangan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar,” ujar Fadil Imran di Pos Pengamanan Gedung Sekretariat ASEAN, Jl Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (23/4/2021).
Polri akan melaksanakan pengamanan semaksimal mungkin untuk menyukseskan KTT ASEAN ini. Polda Metro Jaya sendiri melakukan pengamanan di Ring 3.
“Karena Ring 1 dan 2 ada Operasi Waskita oleh pasukan pengamanan presiden (Paspampres), karena yang hadir kepala negara yang mana penanggung jawabnya adalah Pangdam Jaya,” tuturnya.
Sebagai kesiapan pelaksanaan pasukan, Polda Metro Jaya telah melakukan gladi posko dan gelar pasukan. Fadil Imran juga telah melakukan pengecekan perlengkapan dan peralatan yang dimulai sejak kemarin.
“Hari ini saya dan pejabat lain melakukan pengecekan terakhir,” ujarnya.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Penyidik KPK dari Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Komisioner Kompolnas Poengky Indarti meminta agar Robin dipecat.
“Terhadap tindakan seperti ini harus diberikan sanksi berat agar ada efek jera bagi pelaku dan bagi yang lain agar peristiwa seperti ini tidak terulang,” ujar Poengky melalui pesan singkat, Jumat (23/4/2021).
Dia mengatakan perbuatan Robin melanggar UU Tipikor. Stepanus, katanya, terancam penjara maksimal 20 tahun.
“Kalau kita melihat perbuatannya, apa yang dilakukan AKP SR diduga melanggar Pasal 12 huruf E UU Tipikor, sehingga ancaman pidananya bisa penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Kasus serupa pernah terjadi tahun 2005 dan pelakunya divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 200 juta,” ujarnya.
Poengky mengatakan sanksi terberat yang bisa diberikan pada Robin adalah pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH). Nantinya, yang memproses pemecatan Stepanus adalah Divisi Propam Polri.
“Sedangkan untuk dugaan pelanggaran etik yang nantinya akan diproses Propam Polri, ancaman terberat adalah PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat),” tutur Poengky.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Leaders Summit on Climate secara virtual. Pada kesempatan itu, Jokowi memaparkan upaya Indonesia dalam menangani perumahan iklim.
“Dampak perubahan iklim sangat nyata di hadapan kita, COVID-19 membuat resesi global membuat tantangan semakin kompleks. Untuk itu saya ingin berbagi 3 pemikiran,” kata Jokowi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (23/4/2021).
“Pertama Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata, to lead by example. Sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis penanganan perubahan iklim adalah kepentingan nasional Indonesia. Melalui kebijakan pemberdayaan dan penegakan hukum, lalu deforestasi Indonesia saat ini turun terendah dalam 20 tahun terakhir,” sambungnya.
Jokowi mengatakan RI berhasil menghentikan konversi alam dan lahan gambut seluas 66 juta hektare. RI, kata Jokowi, juga mampu menekan kebakaran hutan dan lahan.
“Penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut mencapai 66 juta hektare lebih luas dari gabungan luas Inggris dan Norwegia. Penurunan kebakaran hutan hingga sebesar 82% di saat beberapa kawasan di Amerika, Australia dan Eropa mengalami peningkatan terluas,” kata dia.
Jokowi mengajak para pemimpin negara yang hadir untuk memajukan pembangunan hijau. Menurut Jokowi, Indonesia telah memutakhirkan kontribusi yang ditentukan secara nasional untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim.
“Kedua kita harus memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik. Indonesia telah memutakhirkan NDC untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim,” katanya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kasus hilang kontak kapal selam KRI Nanggala-402 di perairan Bali memicu kritik alutsista TNI yang sudah tua. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut bakal membeli tiga kapal selam lagi hingga 2024.
Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menyebut DPR saat ini memang tidak bisa melakukan pembahasan anggaran kementerian hingga satuan tiga alias tidak terperinci, tapi pembahasan soal pengadaan kapal selam dibahas detail. Dalam rencana strategi (renstra), Indonesia idealnya disebut punya 12 kapal selam.
“Kalau yang besar-besar seperti kapal selam ini, memang kan dalam renstra waktu itu idealnya Indonesia ini kan punya 12 kapal selam, kita baru punya 5 dan memang akan ada pengadaan sampai di MEF 3 (minimum essential force) ini 2024 akan ada tiga lagi,” kata Bobby, Kamis (22/4/2021). Bobby menjawab soal pengadaan kapal selam dalam anggaran belanja Kemhan.
Menurut Bobby, tiga kapal selam ini masih dalam pembahasan terkait asal pengadaannya. Namun dia yakin TNI Angkatan Laut paham mana kapal selam yang terbaik.
“Nah ini tiga lagi ini kan yang masih dalam perdebatan tapi kita juga kan, yang paling paham Angkatan Laut apakah beli dari Korea lagi, Daewoo, apakah yang sempat Pak Prabowo ke Prancis, Scorpene, itu, ataupun Rusia. Itu kan kita nggak sampai tahu mereknya apa, tapi pilihannya di kelas itu tiga itu,” kata dia.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mendatangi KPK hari ini. Ketiga pihak sepakat bekerja sama mencegah korupsi di sektor importasi.
“Kami, Menteri Pertanian bersama Menteri Perdagangan diundang oleh ketua KPK untuk mendapatkan berbagai masukan dalam berbagai aspek, khususnya berkaitan dengan importasi dan lain-lain. Tentu pertemuan ini dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi dari semua aspek yang menentukan proses proses importasi, yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Syahrul kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/4/2021).
“Di lain itu, ada aspek-aspek lain yang terus diharapkan dapat dikawal oleh KPK melalui Deputi Pencegahan adalah aspek-aspek yang terkait langsung pada masalah perizinan dari RIPH (Rekomendasi Impor Produk Hortikultura) dan lain-lain sebagainya,” sambungnya.
Syahrul berharap mendapat bimbingan KPK agar korupsi di kementerian yang dia pimpinan dapat dicegah. Pengkajian ini juga membahas alih fungsi yang menentukan kepentingan pertanian dalam jangka panjang
“Kita sudah mencapai kesepakatan bersama dengan Menteri Perdagangan untuk mengolahnya, diasistensi tentu itu yang menjadi harapan kami kepada KPK. Ketika diasistensi langsung oleh KPK sehingga kita berharap dan saja berbagai hal yang tidak kita inginkan kita dapat hindari,” ujar Syahrul.
“Yang kedua, yang menjadi catatan yang paling penting adalah dari Deputi Pencegahan. Dalam pertemuan itu adalah alih fungsi lahan, karena ini menjadi sesuatu yang sangat kritis, kritis bagi kepentingan pertanian jangka panjang kita,” imbuhnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kapal selam TNI KRI Nanggala-402 hilang kontak di perairan Bali dan belum ditemukan. Diduga KRI Nanggala-402 ini hilang kontak setelah 1 jam dapat izin menyelam.
“Hampir satu jam. (Pukul) 3 lebih, (pukul) 4 lebih, hampir satu jam,” kata Kadispenal Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono kepada wartawan, Kamis (22/4/20210).
Berdasarkan keterangan Biro Humas Kementerian Pertahanan, KRI Nanggala-402, yang akan melaksanakan penembakan torpedo SUT, meminta izin menyelam pada pukul 03.00 WIB, Rabu (21/4). Setelah diberi izin menyelam sesuai dengan prosedur, kapal hilang kontak dan tidak bisa dihubungi.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menuturkan KRI Nanggala-402 hilang kontak sekitar pukul 04.30. Sampai saat ini pencarian masih dilakukan.
“Terakhir komunikasi ketika 04.30 mau laksanakan penembakan sudah tidak ada komunikasi,” kata Marsekal Hadi, Rabu (21/4).
TNI menggandeng Australia, Singapura, dan Malaysia dalam proses pencarian kapal selam KRI Nanggala-402 yang hilang di perairan Bali. Bantuan dari negara tetangga ini diperkirakan paling cepat tiba pada Sabtu, 23 April 2021.
Proses pencarian juga melibatkan beberapa KRI hingga Basarnas. Terakhir, posisi KRI Nanggala-402 sudah diketahui, yakni berada di perairan sisi utara Bali.
Sebelumnya, Julius menerangkan KRI Nanggala-402 diduga mengalami mati listrik (black out) dan hilang kendali sebelum hilang kontak. Julius mengatakan kapal selam juga tidak dapat melaksanakan prosedur darurat lantaran mengalami black out.
“Kemungkinan saat menyelam statis terjadi black out sehingga kapal tidak terkendali,” katanya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pemerintah menerbitkan aturan tambahan terkait larangan mudik Idul Fitri 2021, 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Aturan tambahan ini mengatur terkait pengetatan pelaku perjalanan selama H-14.
Mulanya, aturan lengkap larangan mudik ini tertuang dalam SE Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.
Aturan ini mengatur soal peniadaan mudik untuk sementara bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat, kereta api, laut, dan udara lintas kota/kabupaten/provinsi/negara. Peniadaan mudik ini beralku dari 6 Mei hingga 17 Mei 2021.
Satgas COVID-19 kemudian menerbitkan adendum (tambahan) dalam SE tersebut. Addendum itu mengatur perluasan waktu pengetatan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN), yakni selama H-14 peniadaan mudik (22 April – 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei – 24 Mei 2021). Aturan ini mulai berlaku hari ini.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Jaksa KPK mengungkap deretan perusahaan penyedia barang atau vendor untuk pengadaan bantuan sosial (bansos) dalam penanganan virus corona atau COVID-19. Puluhan vendor itu diduga memberikan fee untuk Juliari Batubara sewaktu aktif sebagai Menteri Sosial (Mensos).
Aliran fee itu disebut jaksa diterima Juliari melalui dua anak buahnya yang bernama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa mengatakan sejumlah perusahaan memberikan fee terkait pengadaan bansos sejak Mei 2020 hingga Desember 2020 yang totalnya Rp 29 miliar.
“Penerimaan uang fee yang seluruhnya berjumlah Rp 29.252.000.000 dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan COVID-19 pada Direktorat PSKBS Kemensos Tahun 2020. Dalam kurun waktu sekira Mei 2020 sampai dengan Desember 2020, selain menerima uang dari Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja,” kata jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/4/2021).
“Terdakwa melalui Metheus Joko Santoso dan Adi Wahyono juga secara bertahap menerima uang fee dari beberapa penyedia barang lainnya,” tambah jaksa.
Berikut daftar nama perusahaan dan jumlah fee yang diberikan ke Juliari melalui Matheus Joko dan Adi:
A. Mei 2020 menerima uang dari penyedia bansos tahap 1 sebesar Rp 1,770 miliar
1. PT Bumi Pangan Digdaya Rp 170 juta
2. PT Tahta Djaga Internasional Rp 150 juta
3. PT Girimekar Abadi Jaya Rp 100 juta
4. CV Bahtera Assa Rp 85 juta
5. PT Andalan Persik International Rp 50 juta
6. CV Moun Cino Rp 25 juta
7. PT Girimekar Abadi Jaya Rp 50 juta
8. CV Moun Cino Rp 25 juta
9. Puskop Yustisia Adil Makmur Rp 250 juta
10. Primer Koperasi Sehati Rp 30 juta
11. PT Galasari Gunung Sejahtera Rp 50 juta
12. PT Tujuh Putra Bersaudara Rp 50 juta
13. PT Dharma Lantara Jaya Rp 475 juta
14. PT Asricitra Pratama Rp 50 juta
15. PT Andalan Pesik International Rp 50 juta
16. PT Anugerah Bangun Kencana Rp 50 juta
17. PT Bismacindo Perkasa Rp 50 juta
18. PT Asricitra Pratama Rp 50 juta
B. Akhir Mei 2020 menerima uang dari penyedia bansos tahap 3 sebesar Rp 1,780 miliar
1. PT Bumi Pangan Digdaya Rp 170 juta
2. PT Girimekar Abadi Jaya Rp 75 juta
3. PT Andalan Pesik International Rp 50 juta
4. CV Moun Cino Rp 30 juta
5. CV Bahtera Assa Rp 80 juta
6. PT Galasari Gunung Sejahtera, Rp 50 juta
7. Primer Koperasi Sehati Rp 50 juta
8. PT Riskaindo Jaya Rp 200 juta
9. PT Afira Indah Megatama Rp 500 juta
10. PT Spartan Mitra Selaras Rp 50 juta
11. PT Anasta Foxconindo Rp 400 juta
12. PT Anugerah Bangun Kencana Rp 50 juta
13. CV Nurani Cemerlang Rp 25 juta
14. PT Anomali Lumbung Artha Rp 50 juta
C. Awal Juni-pertengahan Juli 2020 menerima uang dari penyedia bansos tahap komunitas 1 sebesar Rp 3,755 miliar
1. PT Bumi Pangan Digdaya Rp 50 juta
2. PT Asricitra Pratama Rp 50 juta
3. PT Wira Cipta Perkasa Rp 1 miliar
4. PT Akhtar Raihan Mora Utama Rp 100 juta
5. PT Dutateknolayan Abaditama Rp 100 juta
6. PT Big Group Indonesian Rp 300 juta
7. PT Guna Nata Dirga Rp 600 juta
8. CV Nurani Cemerlang Rp 50 juta
9. PT Azura Cahaya Asia Rp 5 juta
10. PT Raksasa Bisnis Indonesia Rp 300 juta
11. PT Era Nusa Prestasi Rp 50 juta
12. PT Citra Mutiara Bangun Persada Rp 600 juta
13. PT Karunia Berkah Sejahtera Rp 550 juta
D. Awal Juni 2020 menerima uang dari penyedia bansos tahap 5 sebesar Rp 5,825 miliar
1. PT Bumi Pangan Digdaya Rp 120 juta
2. PT Karunia Berkah Sejahtera Rp 550 juta
3. PT Arvin Anugrah Kharisma Rp 150 juta
4. PT Krishna Selaras Sejahtera Rp 600 juta
5. PT Raksasa Bisnis Indonesia Rp 900 juta
6. PT Mido Indonesia Rp 100 juta
7. PT Pandawa Sentra Komputika Rp 600 juta
8. PT Lestari Jayantha Nirmala Rp 1,2 miliar
9. PT Era Nusa Prestasi Rp 32 juta
10. PT Kirana Catur Arjuna Rp 250 juta
11. PT Asricitra Pratama Rp 50 juta
12. PT Guna Nata Dirga Rp 600 juta
13. PT Anomali Lumbung Artha Rp 50 juta
14. PT Afira Indah Megatama Rp 600 juta
15. PT Bumi Pangan Digdaya Rp 50 juta.
E. Akhir Juni 2020 s/d awal Juli 2020 menerima Rp 5,575 dari penyedia bansos tahap 6
1. PT Bumi Pangan Digdaya Rp 100 juta
2. PT Laras Makmur Sentosa Rp 600 juta
3. PT Wira Cipta Perkasa Rp 600 juta
4. PT Dwi Inti Putra Rp 50 juta
5. PT Guna Nata Dirga Rp 825 juta
6. PT Putra Swarnabhumi Rp 50 juta
7. PT Riskaindo Jaya Rp 500 juta
8. PT Multi Wira Mandiri Rp 120 juta
9. PT Mido Indonesia Rp 40 juta
10. PT Restu Sinergi Pratama Rp 700 juta
11. PT Rezeki Selaras Mandiri Rp 300 juta
13. PTAnugerah Bangun Kencana Rp 500 juta
12. PT Total Abadi Solusindo Rp 50 juta
13. PT Asricitra Pratama Rp 50 juta
14. PT Trimedia Imaji Rekso Abadi Rp 450 juta
15. PT Thara Jaya Niaga Rp 50 juta
16. PT Era Nusa Prestasi Rp 20 juta
17. PT Anomali Lumbung Artha Rp 50 juta
18. PT Karunia Berkah Sejahtera Rp 270 juta
19. PT Subur Jaya Gemilang Rp 250 juta
F. Pertengahan Juli 2020 s/d akhir Jul8 menerima uang dari penyedia bansos tahap 7 sebesar Rp 1,945 miliar
1. PT Bumi Pangan Digdaya Rp 100 juta
2. PT Global Tri Jaya Rp 100 juta
3. PT Trimedia Imaji Rekso Abadi Rp 425 juta
4. PT Toima Jaya Bersama Rp 300 juta
5. PT Asricitra Pratama Rp 50 juta
6. PT Mido Indonesia Rp 25 juta
7. PT Bismacindo Perkasa Rp 50 juta
8. PT NDT Indonesia Rp 570 juta
9. PT Brahman Farm Rp 300 juta
10. PT Dutateknolayan Abaditama Rp 25 juta
G. Akhir Juli 2020 s/d pertengahan Agustus 2020 menerima dari penyedia bansos tahap 8 sebesar Rp 2,025 miliar
1. PT Bumi Pangan Digdaya Rp 100 juta
2. PT Asricitra Pratama Rp 100 juta
3. PT Hohian Putra Jaya Rp 300 juta
4. PT Era Nusa Prestasi Rp 30 juta
5. PT Inti Jasa Utama Rp 300 juta
6. PT Gosyen Sejahtera Utama Rp 250 juta
7. PT Multi Wira Mandiri Rp 375 juta
8. PT. Laras Makmur Sentosa Rp 570 juta
H. Pertengahan Agustus 2020 s/d akhir Agustus 2020 menerima uang dari penyedia bansos tahap 9 Rp 1,380 miliar
1. PT Bumi Pangan Digdaya Rp 90 juta
2. PT Asricitra Pratama Rp 100 juta
3. PT Total Abadi Solusindo Rp 500 juta
4. PT Brahman Farm Rp 250 juta
5. PT Rubi Convex Rp 240 juta
6. PT Putra Swarnabhumi Rp 200 juta
I. Akhir Agustus 2020 s/d pertengahan September 2020 menerima uang dari penyedia bansos tahap 10 sebesar Rp 150 juta
1. PT Bumi Pangan Digdaya Rp 50 juta
2. PT Asricitra Pratama Rp 100 juta
J. Pertengahan September 2020 s/d awal Oktober 2020 menerima uang dari penyedia bansos tahap 11 sebesar Rp 1,6 miliar
1. PT Inti Jasa Utama Rp 600 juta
2. PT Restu Sinergi Pratama Rp 1 miliar
K. Awal November 2020 s/d akhir November 2020 menerima uang dari penyedia bansos tahap 12 PT Hohiqn Putra Jaya sebesar Rp 150 juta
L. Awal November 2020 s/d akhir November 2020 menerima uang dari beberapa penyedia bansos di tahap komunitas 2 sebesae Rp 2,570 miliar
1. PT Topindo Raya Sejati Rp 1 miliar
2. PT Rubi Convex Rp 150 juta
3. PT Hohian Putra Jaya Rp 300 juta
4. PT Kediri Surya Nusantara Rp 200 juta
5. PT Inti Jasa Utama Rp 620 juta
6. PT Laras Makmur Sentosa Rp 300 juta
Terakhir, anak buah Juliari Adi Wahyono selaku KPA juga menerima uang dari penyedia bansos sebanyak Rp 700 juta. Berikut perusahaan yang memberikan uang ke Adi:
1. PT Anomali Lumbung Artha Rp 200 juta
2. PT Integra Padma Mandiri Rp 50 juta
3. PT Bismacindo Perkasa Rp 100 juta
4. PT Asri Citra Rp 100 juta
5. PT Brahman Farm Rp 50 juta
6. CV Nurani Cemerlang Rp 50 juta
7. PT Total Abadi Solusi Rp100 juta
8. PT Duta Abadi Teknolayan Rp 50 juta
(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama Polri meneken memorandum of understanding (MoU) tentang penegakan HAM di Indonesia. MoU tersebut sekaligus membuat Komnas HAM bisa memanfaatkan penggunaan Labfor dan Inafis Polri untuk proses penyelidikan.
“Saya menyambut baik perpanjangan nota kesepahaman antara Komnas HAM RI dan kepolisian. Kerja sama yang ada bisa dimanfaatkan dan diperlukan untuk proses penyelidikan Komnas seperti Inafis, Labfor, dan lainnya,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, melalui keterangan tertulis, Selasa (20/4/2021).
Listyo Sigit menyebut pihaknya akan menekankan pemahaman terkait HAM ke seluruh jajarannya. Jadi, menurutnya, tidak ada lagi potensi pelanggaran HAM di lapangan.
“Pemahaman HAM akan diberikan kepada personel Polri mulai dari pelaksana sampai pimpinan. Sehingga di lapangan potensi pelanggaran HAM bisa dihilangkan,” ucapnya.(DON)