BEKASI,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hari bebas kendaraan atau car free day (CFD) di Kota Bekasi, Jawa Barat, ditiadakan sementara. Hal itu dikarenakan kasus positif Corona di Bekasi mengalami peningkatan.
“Terjadinya peningkatan kasus positif,” ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Jumat (14/8/2020).
Keputusan itu tertuang dalam surat instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 426/1014/Dinas LH tentang Penghentian Car Free Day (CFD) Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) di Kota Bekasi sementara waktu.
Artinya, CFD ditiadakan mulai Minggu (16/8) hingga batas waktu yang belum ditentukan. CFD akan kembali digelar jika kondisi dan perkembangan penyebaran COVID-19 di Bekasi dapat terkendali.
“Kecenderungan peningkatan COVID-19 di Kota Bekasi, terutama munculnya klaster keluarga,” ujar Kabag Humas Pemkot Bekasi Sayekti Rubiah dalam keterangannya.
Berdasarkan data corona.bekasikota.go.id per Kamis (13/8), kasus positif di Kota Bekasi mencapai 682. Dari jumlah tersebut, 590 pasien dinyatakan sembuh dan 40 pasien meninggal dunia.(DAB)
SITUBONDO,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pengembangan penyidikan kasus kekerasan oknum PSHT di Situbondo terus dilakukan secara maraton. Hingga Jumat (14/8/2020), sudah 100 oknum anggota PSHT yang diamankan dan diperiksa pihak kepolisian di Mapolres Situbondo. Dari jumlah tersebut, sudah ada 56 orang yang statusnya dinaikkan jadi tersangka.
Para tersangka ini dinilai cukup bukti melakukan tindak kekerasan. Baik di Desa Kayuputih Kecamatan Panji, maupun di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran. Dengan begitu, berarti ada tambahan 11 tersangka dari sebelumnya yang berjumlah 45 orang.
“Dari 100 orang yang diamankan dan diperiksa, sudah 56 orang yang kita jadikan tersangka. Di antaranya ada warga luar Situbondo. Semuanya oknum anggota PSHT,” kata Kapolres Situbondo, AKBP Sugandi kepada wartawan di Mapolres, Jumat (14/8/2020).
Tambahan 11 orang tersangka itu, dua di antaranya terbukti ikut terlibat dalam aksi kekerasan di Desa Kayuputih, pada Minggu (9/8) sore lalu. Selebihnya yang 9 orang tersangka terbukti terlibat dalam aksi kekerasan atau perusakan terhadap harta benda di Desa Kayuputih, dan Desa Trebungan Kecamatan Mangaran, pada Senin (10/8) dini hari lalu.
“Kita juga menerima tambahan 2 laporan polisi dari kejadian yang dini hari. Jadi yang dini hari sekarang sudah ada 21 laporan polisi,” papar Sugandi.
Sebanyak 56 orang oknum anggota PSHT yang jadi tersangka, terdiri dari orang dewasa dan anak di bawah umur. Untuk tersangka dewasa sebanyak 43 orang dan kini langsung menjalani masa penahanan. Mereka menempati ruang tahanan Mapolres, yang dinilai memiliki kapasitas cukup untuk jumlah tahanan sebanyak itu.(MAD)
Lima –
Total kasus virus Corona (COVID-19) di Peru melebihi angka 500 ribu, dengan lebih dari 25 ribu kematian. Angka kematian akibat Corona di Peru tercatat sebagai yang tertinggi di kawasan Amerika Latin.
Seperti dilansir Reuters, Jumat (14/8/2020), Wakil Menteri Kesehatan Peru, Luis Suarez, dalam konferensi pers mengonfirmasi bahwa total 507.996 kasus Corona tercatat di negara itu. Total kematian akibat Corona kini mencapai 25.648 orang.
Dengan angka tersebut, menurut penghitungan Reuters, Peru tercatat memiliki angka kematian akibat Corona tertinggi di kawasan Amerika Latin, yakni dengan 78,6 per 100 ribu orang. Angka itu melewati angka kematian di Chile dan Brasil yang juga terdampak parah Corona.
Presiden Martin Vizcarra menyalahkan peningkatan acara sosial dan olahraga, serta kurangnya kepatuhan publik terhadap protokol kesehatan yang diberlakukan, sebagai penyebab lonjakan kasus Corona di Peru beberapa waktu terakhir. Hal ini disampaikan Vizcarra pada Rabu (12/8) saat berbicara dalam acara penghormatan bagi 120 dokter di Peru yang meninggal akibat Corona.
“Ada terlalu banyak kepercayaan diri di sebagian populasi. Mari belajar dari sejarah, memperbaiki kesalahan dan sekarang kita bersatu meskipun ada perbedaan pendapat dalam sejumlah keputusan yang diambil,” cetusnya.
Pada Rabu (12/8) waktu setempat, Vizcarra kembali melarang acara pertemuan keluarga, menerapkan kembali jam malam setiap hari Minggu dan memperpanjang lockdown di lima wilayah lainnya. Keputusan ini diambil setelah tercatat ada kenaikan 75 persen dalam penularan Corona di antara anak-anak dan remaja.
Kasus pertama Corona terdeteksi di Peru pada 6 Maret lalu dan sepekan kemudian, pemerintah menerapkan aturan karantina ketat dan menghentikan hampir seluruh aktivitas produksi.(NOV)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD. Keduanya hadir secara virtual.
Kehadiran Megawati dan SBY itu disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Bambang menyampaikan kehadiran para mantan pucuk pimpinan Republik Indonesia saat membuka Sidang Tahunan MPR.
“Ibu Megawati Soekarnoputri yang hadir secara virtual. Presiden ke-6 RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang juga hadir secara virtual,” kata Bamsoet dalam sidang yang disiarkan kanal YouTube DPR RI, Jumat (14/8/2020).
Dalam Sidang Tahunan ini hadir juga secara virtual Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-9 RI Bapak Hamzah Haz dan Wakil Presiden ke-11 RI Bapak Boediono.
Seperti diketahui, sidang tahunan MPR-DPR-DPD 2020 dimulai. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin hadir langsung. Sejumlah menteri hingga ketum parpol juga diundang.
Sidang tahunan MPR-DPR-DPD 2020 digelar di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Presiden Jokowi hadir langsung dengan mengenakan baju adat Sabu dari NTT.
Menteri yang merangkap ketum parpol juga hadir seperti Menko Perekonomian Airlangga Susanto merangkap Ketum Golkar, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketum Gerindra dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD La Nyalla Mattaliti juga hadir. Mensesneg Pratikno dan Seskab Pramono Anung turut hadir.
Tak semua anggota DPR yang hadir dalam sidang tahunan kali ini karena dampak COVID-19. Hanya 176 anggota DPR yang diundang secara fisik. Mereka yang hadir secara fisik duduk berjarak.
Selain Jokowi-Ma’ruf, sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis hadir. Menteri-menteri yang hadir di antaranya Menko Polhukam Mahfud Md dan Menko PMK Muhadjir Effendy.(DAB)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengusulkan agar MPR serius merealisasikan ketentuan soal etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, keseriusan ini bisa diwujudkan dengan pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis MPR RI.
“Pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis menjadi respons konkrit terhadap kesepakatan MPR dengan Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang akan menyelenggarakan Konvensi Nasional ke II tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,” ujar HNW dalam keterangannya, Jumat (14/8/2020).
Ia menuturkan pada 2001 saat masih menjadi lembaga tertinggi negara, MPR membuat TAP tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Ini membuktikan MPR berkomitmen terhadap penegakan etika salah satunya dalam pembentukan badan penegakan etika.
“Oleh karena itu, sudah seharusnya bila MPR segera membentuk Mahkamah Kehormatan Majelis sebagaimana DPR mempunyai Mahkamah Kehormatan Dewan dan DPD memiliki Badan Kehormatan Dewan (DBD). Memang, semua anggota MPR adalah anggota DPR atau DPD. Tetapi, ada berbagai kegiatan yang khas di MPR diikuti oleh anggota MPR dan itu tidak terdapat di DPR atau DPD,” jelasnya.
Misalnya, kata dia, kegiatan terkait sosialisasi 4 pilar MPR, kegiatan di badan-badan MPR serta kegiatan terkait pelaksanaan hak MPR dan anggota MPR terkait pengkajian atau perubahan terhadap UUD dan Tata Tertib MPR.
“Dengan pembentukan Mahkamah Kehormatan, menunjukkan bahwa MPR menghadirkan komitmen lebih kuat untuk melaksanakan berbagai ketentuan hukum yang dibuatnya sendiri, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat MPR sebagai lembaga pemusyawaratan rakyat, dan marwah Pimpinan serta anggotanya dan lembaga MPR nya,” ungkapnya.
Ia menuturkan dengan penegakan kode etik, diharapkan para penyelenggara negara, termasuk MPR terdorong untuk semakin amanah laksanakan amanat Rakyat. Serta meminimalisir kasus pelanggaran hukum yang bermula dari pelanggaran etik. Dengan harapan, tidak akan terjadi lagi kasus pelanggaran etik dan tak perlu lagi dihadapkan dengan peradilan umum.
Usulan tentang Mahkamah Kehormatan Majelis itu disebutnya merupakan dukungan atas urgensi Mahkamah Etik yang pernah disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Beberapa waktu lalu yang menyatakan Ketiadaan Mahkamah Etik, menyebabkan orang yang diputus melakukan kesalahan etika oleh masing-masing penegak kode etik, mengajukan banding atau mencari keadilan ke peradilan umum entah melalui Mahkamah Agung maupun PTUN.
“Padahal antara etika dan hukum, adalah dua hal yang berbeda. Orang yang bersalah secara etika, belum tentu bersalah di mata hukum. Namun yang bersalah di mata hukum, sudah pasti bersalah di mata etika,” tutur Bamsoet.
Landasan pembentukan Mahkamah Etik, kata Hidayat, bisa mengacu kepada TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Dan langkah ini juga sejalan dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Sidang Umum tahun 1996 yang merekomendasikan agar seluruh negara anggotanya, termasuk Indonesia, membangun ethic infra-structure in public offices, yang mencakup kode etik dan lembaga penegak kode etik. Indonesia telah merespon hal itu dengan membentuk berbagai lembaga penegak kode etik.
Mahkamah Etik atau Mahkamah Kehormatan MPR ini, oleh HNW diusulkan untuk bisa dibentuk dan dideklarasikan oleh MPR pada saat peringatan HUT MPR 29 Agustus 2020. Dan bila terlaksana, maka hal itu akan menjadi modal moral MPR saat akan terlibat melanjutkan pembahasan Pembentukan Konvensi Nasional ke II soal Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara pada Oktober atau November 2020 yang oleh MPR RI akan diadakan bersama Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Dalam Konvensi tersebut, rencananya selain menghadirkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga menghadirkan berbagai pimpinan penegak kode etik. Dari mulai Ketua Komisi KY, Ketua DKPP, Ketua MKD DPR RI, Ketua BK DPD RI, Ketua Dewan Etik MK RI, Ketua KASN, Ketua Majelis Kehormatan PERADI, Ketua Majelis Etika Ikatan Notaris Indonesia, Ketua Dewan Pers, para Ketua Dewan Kehormatan masing-masing partai politik yang berada di DPR RI, serta lembaga penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung.
“Melalui konvensi tersebut diharapkan lahir berbagai gagasan dan kesepahaman tentang pentingnya keberadaan Mahkamah Etik. Dengan demikian mengurangi beban kerja penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum karena tak perlu lagi repot menangani masalah etika. Sehingga Indonesia bisa mencatat sejarah baru di dunia, sebagai negara yang mempelopori penegakan etika secara transparan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” urai HNW.
Sebagai informasi, Mahkamah Etik akan menjadi ujung dari proses penegakan etik dan setiap putusan etika yang diputuskan berbagai penegak kode etik yang terdapat di lingkup MPR. Di samping itu, menurut HNW, keberadaan Mahkamah Etik MPR juga akan membentengi dan menyemangati MPR (Pimpinan dan Anggotanya).
“Selain itu, untuk lebih menjaga marwah mereka saat laksanakan tugas dari atau di MPR, meningkatkan kepercayaan Rakyat terhadap MPR juga sebagai bentuk pengamalan terhadap Pancasila khususnya sila I dan II, yang selalu disosialisasikan MPR,” pungkas HNW.(RIF)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta turut melayat ke rumah duka almarhum Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia. Salah satunya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kabid Industri Pariwisata Dinas Parekraf DKI Jakarta, Bambang Ismadi mengatakan, selain Anies, ada juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi, hingga mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke yang turut melayat ke rumah duka.
“Pak Anies, Bu Asisten (Perekonomian DKI) ketua DPRD Pak Pras, Pak Fauzi Bowo datang,” ujar Bambang saat dihubungi, Jumat (14/8/2020).
Sementara itu, Anies melalui akun Instagram-nya mengunggah kabar duka meninggalnya Cucu. Dia menemui langsung istri almarhum.
“Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Duka mendalam bagi semua. Kabar yang amat mengejutkan itu datang menjelang maghrib. Pak Cucu Ahmad Kurnia wafat di usia 49 tahun. Pak Cucu adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Semalam takziah, menemui istri dan anak-anaknya. Semua dalam duka,” tulis Anies seperti dilihat, Jumat (14/8/2020).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu mengatakan, Cucu merupakan sosok yang baik, jujur dan pekerja keras. Anies mengungkap ia merasa kehilangan Cucu.
“Pribadi berhati baik, jujur, teguh dalam prinsip, pro-aktif, responsif, tekun dan selalu kerja keras. Semua merasa kehilangan, tapi Allah Maha Mengatur, dari-Nya semua berasal dan kepada-Nya semua kembali. Sang Maha Memiliki mengambilnya kembali,” katanya.
“Kita semua bersaksi bahwa ia orang baik. Kita semua mendoakan. Dan InsyaAllah, dari anak-anaknya yang shaleh dan shalehah akan mengalir pahala tanpa henti pada Allahyarham Pak Cucu,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Cucu Ahmad Kurnia meninggal dunia karena serangan jantung pada Kamis (13/8) sore. Cucu meninggal di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat.(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sidang tahunan MPR-DPR-DPD 2020 dimulai. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin hadir langsung. Sejumlah menteri hingga ketum parpol juga diundang.
Sidang tahunan MPR-DPR-DPD 2020 digelar di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Presiden Jokowi hadir langsung dengan mengenakan baju adat Sabu dari NTT.
Selain Jokowi-Ma’ruf, sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis hadir. Menteri-menteri yang hadir di antaranya Menko Polhukam Mahfud Md dan Menko PMK Muhadjir Effendy.
Menteri yang merangkap ketum parpol juga hadir seperti Menko Perekonomian Airlangga Susanto merangkap Ketum Golkar, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketum Gerindra dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD La Nyalla Mattaliti juga hadir. Mensesneg Pratikno dan Seskab Pramono Anung turut hadir.
Tak semua anggota DPR yang hadir dalam sidang tahunan kali ini karena dampak COVID-19. Hanya 176 anggota DPR yang diundang secara fisik. Mereka yang hadir secara fisik duduk berjarak.
Dalam sidang tahunan kali ini, Jokowi dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan sebanyak 3 kali. Pidato pertama, Jokowi akan menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara dalam sidang tahunan MPR.
Pidato kedua dilakukan Jokowi saat Sidang Bersama DPR dan DPD RI. Dalam Sidang Bersama ini, Jokowi akan berpidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI.
Pidato terakhir, Jokowi akan menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR-RI Tahun Sidang 2020-2021.
Untuk diketahui, sidang tahunan kali ini digelar berbeda dari tahun sebelumnya. Sidang yang digelar saat pandemi ini akan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sidang tahunan ini hanya akan dihadiri secara langsung oleh sekitar 277 orang dari anggota MPR, DPR, dan DPD.
“Jadi, untuk unsur DPR itu, pimpinan DPR, ketua fraksi, sekretaris fraksi, ketua komisi, dan wakil ketua komisi, serta kapoksi, termasuk ketua AKD (alat kelengkapan dewan) dan wakilnya. Jumlahnya, setelah dibuat matrik sekitar 176 dari DPR,” kata Sekjen DPR, Indra Iskandar, kepada wartawan, Kamis (13/8).(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pengusaha pelayaran, Sudianto (51) tewas ditembak orang tak dikenal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi menemukan 4 selongsong peluru dari lokasi kejadian.
Kapolres Jakarta Utara, Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan polisi belum bisa memastikan senjata jenis apa yang digunakan pelaku. Menurutnya, 4 selongsong itu akan segera dikirim ke Puslabfor Polri untuk langkah penyelidikan, begitu pun proyektil yang ada di tubuh korban.
“Jadi nanti kan akan dikirim baik selongsong maupun proyektil yang diambil di tubuh korban itu dan akan dikirim ke Puslabfor,” kata Budhi kepada wartawan, Kamis (13/8/2020).
Kemudian, kata Budhi, polisi akan melakukan uji balistik. Setelah itu, baru polisi akan mengetahui senjata api jenis apa yang digunakan pelaku.
“Akan diuji balistik, nanti akan ketahuan jenis senjatanya,” katanya.
Seperti diketahui, penembakan maut itu terjadi di Ruko Royal Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara pukul 12.00 WIB. Korban saat itu hendak pulang ke rumahnya untuk makan siang.
“Kronologisnya pada saat dia mau pulang makan siang, kebetulan korban ini kantornya sama rumahnya tidak terlalu jauh. Dia biasanya siang pulang, jam makan siang dan jalan kali,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (13/8).
Saat itu pelaku melepaskan 4 kali tembakan. Korban tewas di tempat setelah tertembak. Pengusaha pelayaran itu tertembak di bagian kepala dan punggung.(MAD)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Istana menyelenggarakan geladi kotor penyelenggaraan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI sore ini. Geladi ini disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Proses geladi di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2020) sore. Geladi digelar dengan menyesuaikan adaptasi kebiasaan baru.
Jokowi tampak duduk di teras Istana dengan menggunakan masker dan pelindung wajah. Turut hadir juga dalam geladi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Prosesi geladi dimulai dengan masuknya pasukan berjumlah 20 orang dari matra TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian RI ke lapangan upacara untuk kemudian diikuti oleh perangkat upacara lainnya secara terbatas dan menerapkan protokol kesehatan.
Presiden, Ibu Negara, Wakil Presiden, dan istri Wakil Presiden disimulasikan memasuki tempat upacara setelahnya sebelum dimulainya Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ditandai dengan tembakan dentuman meriam.
Dalam upacara nanti Ketua MPR Bambang Soesatyo akan membacakan naskah teks proklamasi. Sementara itu, Menteri Agama Fachrul Razi akan memimpin pembacaan doa. Prosesi geladi kemudian dilanjutkan dengan simulasi pengibaran Sang Merah Putih hingga selesainya acara.
Sebelumnya, Jokowi telah mengukuhkan 8 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2020. Serta mengukuhkan 4 komandan serta 1 perwira upacara. Berikut rinciannya:
Nama-nama anggota Paskibraka:
1. Indrian Puspita Rahmadhani (Provinsi Aceh);
2. Sylvia Kartika Putri (Provinsi Sumatera Utara);
3. Sudrajat Prawijaya (Provinsi Bengkulu);
4. Dhea Lukita Andriana (Provinsi Jawa Timur);
5. I Gusti Agung Bagus Kade Sanggra Wira Adhinata (Provinsi Bali);
6. Muhammad Adzan (Provinsi Nusa Tenggara Barat);
7. Muhammad Asri Maulana (Provinsi Kalimantan Selatan); dan
8. Muhammad Arief Wijaya (Provinsi Sulawesi Tenggara).
Serta keempat calon Komandan Upacara yang turut mengikuti pengukuhan kali ini ialah:
1. Kolonel Inf. Muhammad Imam Gogor, A.A. (Asops Paspampres);
2. Kolonel Laut (P) Yudi Kuncoro, S.T., M.M. (Kadis Nautika Pushidrosal);
3. Kolonel Kal Eri Ahmad Harahap, S.T., M.M. (Paban II/Duklog Slog Kogabwilhan I); dan
4. Kombes Pol. Christ Reinhard Pusung, S.I.K. (Kasatgaswil Densus 88 AT Polri).
Adapun calon Perwira Upacara yang juga turut serta ialah Brigjen TNI Syafruddin (Kasgartap I/Jakarta).(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan tes Corona di DKI Jakarta cukup tinggi secara nasional. Ma’ruf kemudian membandingkan tes tersebut dengan keseriusan daerah lain dalam melakukan pelacakan.
Ma’ruf awalnya menjelaskan ada dua tugas yang dihadapi negara saat pandemi ini yaitu kesehatan dan ekonomi. Hal itu disampaikan Ma’ruf saat memimpin Rapat Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara virtual, Kamis (13/8/2020).
“Seperti kita ketahui bahwa ada dua tugas yang harus kita lakukan dalam menangani pandemi dan dampaknya. Pertama soal kesehatan. Saya kira kesehatan ini sekarang kita masih melihat bahwa tingkat penularannya cukup tinggi. Beberapa rencana kita dalam menangani COVID-19 seperti tes masif, tracking, protokol kesehatan,” kata Ma’ruf.
Ma’ruf kemudian memberikan contoh bahwa tes masif terus dilakukan di DKI Jakarta yaitu hampir ke 50 persen jumlah penduduk. Sehingga dia menyimpulkan daerah lain tidak serius dalam melakukan pelacakan Corona.
“Ini menurut data pada saat ini DKI yang penduduknya hanya 5 persen menyerap hampir 50 persen pelaksanaan swab tes. Artinya provinsi lain tidak melaksanakan tes masif secara serius,” kata dia.
Ma’ruf mengatakan, selain pelacakan Corona, fasilitas kesehatan juga mesti ditingkatkan. Dia mengatakan tingginya kasus Corona memberikan ketakutan tersendiri bagi masyarakat.
“Kedua juga peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Masih tingginya penularan COVID ini juga bisa menimbulkan ketakutan pada masyarakat, terutama kelas menengah ke atas untuk melakukan kegiatan ekonomi termasuk melakukan belanja dan konsumsi, ini juga menimbulkan ekonomi tidak berjalan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ma’ruf mengatakan pandemi Corona juga berpengaruh kepada sektor ekonomi. Dia juga menyoroti penyerapan anggaran untuk COVID-19 di Indonesia masih rendah.
“Kemudian yang kedua adalah masalah ekonomi. Dari seperti kita ketahui yang diselenggarakan ekonomi saat ini adalah belanja pemerintah. Bila kita melihat data yang dipaparkan Bu Menteri keuangan memang terlihat serapan anggaran kita baik dilihat dari belanja kementerian lembaga maupun dari anggaran untuk PEN penyerapannya masih sangat rendah,” tutur Ma’ruf.(VAN)