Washington DC, khatulistiwaonline.com
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry mengungkapkan enam prinsip dasar yang diyakini AS bagi perdamaian Israel-Palestina. Salah satu prinsip dasar itu mencetuskan resolusi yang menyepakati Yerusalem sebagai ibu kota yang diakui secara internasional, baik untuk Israel maupun Palestina.
Pidato Menlu Kerry ini menanggapi resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB yang menyatakan pembangunan permukiman Yahudi di Yerusalem sebagai tindakan ilegal yang melanggar hukum internasional. Resolusi itu memicu kemarahan besar Israel, sekutu AS. Terlebih, resolusi itu disepakati setelah AS memilih abstain dan tidak menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel.
Seperti dilansir media Israel, Haaretz, dan juga media ternama TIME, Kamis (29/12/2016), pidato Menlu Kerry itu menjabarkan enam prinsip yang diyakini oleh AS, perlu diwujudkan demi mencapai perdamaian Israel dan Palestina di masa depan.
Prinsip pertama, menetapkan perbatasan yang aman dan diakui secara internasional antara Israel dan Palestina yang hidup berdampingan. Kerry berargumen agar perbatasan itu didasarkan pada garis perbatasan sebelum Perang Arab-Israel tahun 1967. Atau garis perbatasan bisa dimodifikasi dengan pertukaran wilayah secara setara dan disepakati oleh kedua pihak.
Prinsip kedua, memenuhi visi resolusi Sidang Umum PBB 181 soal dua negara untuk kedua rakyat, satu untuk warga Yahudi dan satu lagi warga Arab, dengan pengakuan penuh dan setara untuk seluruh warga negara Israel juga Palestina. Hal ini, sebut Kerry, menjadi prinsip mendasar bagi solusi dua negara yang memperjuangkan negara untuk warga Yahudi dan negara untuk rakyat Palestina.
Prinsip ketiga, memberikan solusi yang realistis, adil dan disepakati bagi pengungsi Palestina. Solusi itu termasuk bantuan internasional seperti opsi dan kompensasi dalam mencari tempat tinggal permanen, serta mengupayakan langkah-langkah menyeluruh yang konsisten dengan prinsip dua negara untuk kedua rakyat.
Prinsip keempat, menetapkan solusi yang menyepakati Yerusalem sebagai ibu kota bagi Israel dan Palestina. Kerry menyebut Yerusalem sebagai isu paling sensitif untuk kedua pihak. Terdapat situs-situs suci bagi tiga agama, yakni Islam, Yahudi dan Kristen di Yerusalem, sehingga akses ke situs-situs itu harus selalu dilindungi dan dijaga.
“Memberikan solusi yang disepakati agar Yerusalem menjadi ibu kota yang diakui secara internasional bagi kedua negara (Israel-Palestina) dan melindungi dan menjamin kebebasan akses kepada situs-situs suci sejalan dengan status quo yang sudah ada,” cetus Kerry.
Prinsip kelima, memenuhi kebutuhan keamanan Israel dan mewujudkan penghentian pendudukan atas wilayah Palestina. “Memastikan Israel bisa mempertahankan diri secara efektif dan Palestina bisa menjaga keamanan rakyatnya dalam sebuah negara yang berdaulat dan tanpa militerisasi,” sebut Kerry dalam pidatonya.
Prinsip keenam, mengakhiri konflik dan seluruh klaim yang belum terselesaikan, serta mewujudkan normalisasi hubungan Israel-Palestina dan keamanan kawasan. “Sangat penting bagi kedua pihak bahwa kesepakatan status akhir berarti penyelesaian isu-isu yang belum terselesaikan dan mengakhiri konflik ini. Agar semua orang bisa bergerak ke era baru yang diwarnai kerja sama dan hidup berdampingan secara damai,” tegas Kerry. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Arief Hidayat menyatakan lembaganya berhasil memantapkan eksistensinya di mata dunia. Kerja keras tersebut membuahkan hasil dengan kembali terpilih sebagai Presiden The Association of Asia Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC)
“Selama 2016, MK memantapkan keberadan di mata dunia melalui jaringan kerjasama, baik lembaga maupun institusi di luar MK. Ini prestasi kita di Asia MK dan mahkamah sejenis seperti di Malaysia maupun Filipina,” kata Arief dalam jumpa pers akhir tahun di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (29/12/2016).
Arief mengatakan AACC merupakan organisasi MK tingkat Asia yang didirikan lewat Jakarta Declaration pada 2010 lalu. Indonesia dipercaya terpilih memegang jabatan sebagai presiden ketiga.
“Pada Agustus 2016, semestinya jabatan NKRI habis. Tapi syukur alhamdulilah kita masih dipercaya sampai 17 Agustus 2017. Itu pun kalau dianggap cukup. Tapi kalau ada anggapan kembali dipercayai menjadi ketua bisa sampai 2018. Jadi MK NKRI dapat apresiasi luar biasa dari teman-teman mahkamah di tingkat Asia,” papar Arief.
Arief mengatakan apresiasi tidak hanya diberikan kepada lembaga, tetapi juga hakim konstitusi lainnya. Bahkan dirinya kerap diminta memberikan pengalamannya sebagai narasumber pada forum international.
“Bagaimana pengalaman MK NKRI dalam menjalankan di berbagai forum, misal Kongres Eropa atau asosiasi berbahasa Prancis. Indonesia satu-satunya asosiasi di luar Eropa, satu-satunya asosiasi berbahasa Prancis itu NKRI diminta narasumber,” ujar Arief bangga.
Arief juga menjelaskan salah satu prestasi yang berhasil diukir sepanjang 2016 ini adalah putusan MK yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Putusan tersebut juga dipelajari oleh mahasiwa hingga hakim-hakim di dunia international.
“Perlu disampaikan putusan kita banyak diterjemahkan ke bahasa Inggris yang banyak pelajari oleh mahasiswa, hakim sampai pegawai Mahkamah dari negara lain. Banyak putusan kita yang juga dipelajari oleh kolega kita di luar. Hal ini merupakan refleksi dari MK setahun terakhir pada tahun 2016,” pungkas Arief. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono melarang warga yang merayakan tahun baru menyalakan petasan. Cukup kembang api.
“Petasan dilarang jangan ada petasan. Cukup kembang api saja,” kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2016).
Sumarsono akan hadir di acara perayaan tahun baru bersama dengan Forkopimda. “Malam tahun baru tugas saya sebagai Plt Gubernur menembakkan pistol (kembang api) ke udara pukul 24.00 WIB di Ancol bersama Forkopimda,” ucapnya.
Pria yang akrab disapa Soni ini mengimbau masyarakat merayakan pergantian tahun dengan aman dan sederhana. Ia berharap warga merayakan tahun baru dengan berdoa bersama. “Saya harapkan semua bisa melaksanakan dengan aman dan tidak berlebihan dalam merayakan tahun baru. Pergantian ini harus disyukuri, diiringi dengan doa di pergantian tahun yang baru,” jelas Sumarsono.
Ia menyampaikan setiap wilayah di Jakarta akan menggelar perayaan tahun baru dengan panggung rakyat. Bahkan, menurutnya, di Jakarta Timur akan ada panggung rakyat di tingkat kecamatan.
“Kami minta Wali Kota menyiapkan panggung rakyat di kota masing-masing. Bahkan, Jakarta Timur hampir semua kecamatan ada panggung rakyat sehingga semua rakyat dari berbagai kelas bisa menikmati pergantian tahun baru,” ungkapnya. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo telah membantah adanya isu perombakan kabinet. Partai Hanura sebagai salah satu pendukung pemerintahan sepakat dengan keputusan Jokowi itu.
“Reshuffle itu kan hak prerogratif presiden. Ada atau kapan sepenuhnya beliau yang menentukan,” ungkap Ketua DPP Hanura Dadang Rusdiana dalam perbincangan, Kamis (29/12/2016).
Kabar soal reshuffle yang berhembus belakangan dinilainya hanya isu semata. Sebab Hanura sendiri yang berada di Kabinet Kerja Jokowi-JK tidak mendengar adanya rencana reshuffle.
“Isu saja. Saya yakin dalam waktu dekat tidak ada reshuffle,” kata Dadang.
Sekretaris Fraksi Hanura DPR itu pun melihat perombakan kabinet belum perlu dilakukan. Apalagi Presiden Jokowi juga sudah dua kali melakukan reshuffle dalam masa kepemimpinannya.
“Dalam waktu dekat tidak ada reshuffle, tidak ada urgensinya,” tegas dia.
Dadang sepakat dengan sikap Jokowi yang menegaskan dirinya tidak akan melakukan perombakan dalam waktu dekat ini. Wapres Jusuf Kalla pun juga sudah menyatakan hal serupa dengan Jokowi.
“Saya sepakat dengan presiden, tidak ada reshuffle dalam waktu dekat,” tutur Dadang.
Seperti diberitakan, Presiden Jokowi sudah membantah akan melakukan reshuffle di tubuh Kabinet Kerja. Isu soal perombakan kabinet belakangan memang tengah ramai beredar.
“Enggak ada,” bantah Jokowi saat dikonfirmasi ketika ditemui di proyek pembangunan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/12).
Jokowi lalu menegaskan lagi bahwa tak ada pembahasan untuk rombak kabinet lagi. Jawabannya pun singkat.
“Enggak ada,” tukas Jokowi kembali. (DON)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Inovasi pelayanan publik berupa dokumen kependudukan digulirkan Pemkot Bandung. Terobosan anyar ini khusus untuk warga Kota Bandung yang tidak bisa melihat atau tunanetra. Kini para tunanetra bisa mendapatkan akta kelahiran berdesain huruf braille.
Akta kelahiran braille ini diluncurkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Rabu (28/12/2016). “Inovasi yang diapresiasi adalah kita membuat akta kelahiran braille, sehingga warga tunanetra bisa mendapatkan pelayanan terbaik dengan dokumen yang sesuai dengan dunia tunanetra,” ucap Emil, sapaan Ridwan, kepada wartawan.
Merupakan hak warga negara Indonesia untuk melengkapi identitas diri dengan memiliki dokumen kependudukan. Pemkot Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) memastikan akta kelahiran braille dapat diproses secara cepat dan gratis.
“Diharapkan dengan begitu pelayanan identitas di Kota Bandung bisa maksimal,” ucap Emil.
Kepala Disdukcapil Kota Bandung Popong W. Nuraeni mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung berkaitan pendataan tunanetra. “Ternyata di Kota Bandung jumlah tunanetra itu sekitar 400-an orang,” kata Popong di tempat sama.
Dia menegaskan, pelayanan akta kelahiran braille ini sudah mendapat restu Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Popong mengklaim akta kelahiran braille yang dicetuskan pihaknya merupakan pertama di Indonesia.
“Idenya terbesit dari obrolan dengan teman-teman kalau kita jelang sore sambil lebur. Berapa sih orang tunanetra di Kota Bandung. Kita berpikir ini anak orang-orang yang tidak bisa membaca itu walaupun dia memiliki aspek kelahiran seperti legalitas dirinya, tapi mereka tidak bisa baca bagaimana namanya ditulis. Akhirnya kita berpikir udah kita buatkan aja akta braille,” tutur Popong.
Disdukcapil Kota Bandung bekerja sama dengan Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyta Guna Bandung penulisan huruf braille. “Kami juga sudah siapkan mesin dan kertas braille,” ujar Popong.
Sekretaris Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri I Gede Suratha mengapresiasi inovasi yang diprakasai Pemkot Bandung. “Akta bertuliskan braile ini wujud nyata dari negara hadir pada semua masyarakat, tidak hanya yang melek saja, tapi bagi yang tidak beruntung juga mendapat perlindungan negara,” ujar Suratha yang hadir dalam acara tersebut.
Terobosan anyar dari Pemkot Bandung ini, sambung Suratha, diharapkan bisa diikuti daerah lainnya di Indonesia. “Ini adalah langkah awal inovasi baru. Jika tidak ada kendala baik dari sisi regulasi atau teknis, kita akan kembangkan di seluruh Indonesia,” kata Suratha. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polisi siap mengamankan perayaan tahun baru di titik keramaian. Namun polisi juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kewaspadaan dan tidak mengkonsumsi minuman keras.
“Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada malam tahun baru yg tentu bisa menjadi satu hal dapat membahayakan masyarakat, hilang kesadaran, mabuk dan kemudian amat berbahaya jika yang bersangkutan mengendarai kendaraan bermotor,” imbau Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, di kantornya, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan (28/12/2016).
Boy menegaskan polisi akan fokus pada pengamanan di rumah ibadah dan pusat keramaian.
“Di rumah ibadah sudah pasti, kedua, di tempat keramaian yang menjadi tempat kegiatan tahun baru atau tempat wisata, di pusat perbelanjaan, di jalan yang diprediksi akan ramai,” ujarnya.
“Masyarakat kita yang akan melaksanakan ibadah, atau yang melaksanakan kegiatan di tempat hiburan, tempat wisata, dalam keadaan aman dan damai,” sambungnya.
Boy juga mengingatkan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan diri. Dia pun mengimbau agar perayaan pergantian tahun diisi dengan ibadah.
“Kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, menjaga keselamatan diri dan melaksanakan pergantian malam tahun baru dengan hikmat, lebih bagus kita berdoa kepada Tuhan, agar kita tetap dalam keadaan selamat,” ungkapnya. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Enam orang tewas dan lima lainnya dilarikan ke rumah sakit setelah disekap kawanan pelaku kriminal di rumah Ir Dodi Triono di Jl Pulomas Utara No 7A Pulogadung, Jakarta Timur. Belum diketahui pasti motif dalam peristiwa tersebut.
“Untuk motifnya belum disimpulkan, masih dianalisa,” ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum AKBP Hendy F Kurniawan kepada khatulistiwaonline, Rabu (28/12/2016).
Sementara Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur AKBP Sapta Maulana mengatakan, drama penyekapan itu terjadi dalam tempo sekitar 40 menit.
“Dari awal pelaku datang sampai para korban disekap itu sekitar 40 menit,” ujar Sapta.
Para pelaku datang ke rumah arsitek tersebut, pada Senin (26/12) sekitar pukul 14.30 WIB. Berikut kronologi singkat peristiwa tersebut yang disampaikan AKBP Sapta:
Senin (26/12) Pukul 14.30 WIB
Para pelaku datang ke lokasi dengan membawa dua pucuk senjata api dan golok. Dua orang pelaku menodongkan senjata api kepada Yanto, sopir korban yang juga ikut tewas dalam kejadian itu.
Yanto kemudian digiring masuk ke dalam ruang tengah. Sementara pelaku lain menyuruh para korban lain untuk keluar dari ruangan.
Di dalam rumah itu ada tiga orang putri Dodi dari istri keduanya Almyanda Saphira atau Vira. Mereka adalah Diona Andika Andra Putri (16), Zanette Kalila Azaria (13) dan Dianita Gemma Dzalfayla (9).
Selain itu, ada juga dua orang pembantu dan seorang baby sitter Dodi yakni Emi (41), Santi (22) dan Fitriani (23). Selain Yanto, sopir lainnya yakni Tarso (40) dan Amalia Calista alias Amel, teman Gemma yang menginap di rumah korban.
Tidak lama setelah para penghuni dikumpulkan, Dodi datang. Dodi kemudian disekap di dalam toilet bersama 10 korban lainnya. Para pelaku mengunci 11 korban dari luar.
Di dalam ruangan yang sempit itu, para korban panik. Mereka mengalami dehidrasi dan kelelahan karena kekurangan oksigen.
Zanette atau Anet, korban selamat sempat menceritakan kepanikan itu. Sang kakak, Diona yang sudah tidak kuat bernapas hanya bisa menggigit tangan Anet, seolah menguatkan dirinya untuk bisa bertahan hidup.
Anet juga sempat menyemangati korban lain. Dia menyuruh korban lain untuk menghidupkan air keran dan meminumnya agar bertahan hidup. Sisanya, mereka hanya bisa berdoa agar bantuan segera datang.
Selasa (27/12) Pukul 09.30 WIB
Saksi Sheila Putri, teman Diona mendatangi rumah korban. Dia kaget ketika mendapati pintu pagar dan pintu rumah utama tidak terkunci.
Sheila kemudian memanggil-manggil penghuni rumah, tetapi tidak ada sahutan. Ia lalu mencari ke sekeliling, sampai akhirnya langkahnya terhenti di depan toilet di ruangan dapur.
Di situ ia mendengar suara rintihan. Sheila kemudian berlari meninggalkan rumah tersebut dan mencari pertolongan ke Pospol terdekat.
Petugas polisi bersama pihak RW kemudian mendatangi rumah tersebut. Mereka berusaha mendobrak pintu toilet secara manual, tetapi tidak berhasil.
Akhirnya, para saksi membongkar pintu toilet dengan linggis. Perlu waktu setengah jam untuk membuka pintu kamar mandi tersebut.
Setelah pintu terbuka, didapti 11 korban tertumpuk di dalam toilet tersebut. Sheila pun histeris. Satu persatu korban dikeluarkan. Enam orang tewas dan lima di antaranya selamat.
Poliai masih menyelidiki kasus tersebut, termasuk menggali motifnya. Sementara para pelaku yang diperkirakan lebih dari dua orang, masih diburu polisi. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku telah membatalkan kontrak pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101. Pembelian heli itu dilakukan oleh TNI Angkatan Udara (AU).
“Sekarang tidak jadi. Yang jelas saya sudah buat surat untuk pembatalan kontrak,” kata Jenderal Gatot di Aula PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2016).
Gatot pun telah memerintahkan tim untuk menginvestigasi siapa yang membuat pengajuan dana untuk pembelian heli itu. Apabila nantinya terungkap, Gatot pun menegaskan akan ada sanksi bagi prajuritnya yang terbukti terlibat.
“Saya sudah kirim tim investigasi kenapa itu terjadi,” ungkapnya.
“(TNI yang terlibat) pasti dihukum,” imbuh Gatot.
Sebelumnya Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Jemi Trisonjaya telah menjelaskan soal rencana pembelian helikopter tersebut. Menurut dia, Kementerian Keuangan telah memberi izin untuk pembelian helikopter AW-101.
“Kebutuhan heli ini juga multifungsi, bisa untuk SAR, untuk angkut berat, untuk evakuasi, untuk rumah sakit mobile, begitu, kan? Jadi penggunaannya itu memang kita butuhkan untuk Angkatan Udara, yang selama ini kita melaksanakan SAR itu dengan pesawat-pesawat yang sangat terbatas,” ujar Jemi.
Wacana pembelian AW-101 pernah muncul pada tahun lalu. Ketika itu tujuan pembeliannya adalah untuk keperluan VVIP (very very important person) seperti presiden, wakil presiden, hingga tamu negara.
Tetapi Presiden Jokowi saat itu menolak pembelian helikopter AW-101. Jokowi, kata Menhan Ryamizard Ryacudu, telah memilih helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Isu perombakan Kabinet Kerja alias reshuffle oleh Presiden Joko Widodo terdengar lagi. Pihak Istana Kepresidenan pun menegaskan masalah itu merupakan hak Presiden Jokowi, meski kabar itu mengejutkan.
Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mengaku, dirinya belum mendengar ada kabar soal perombakan kabinet. Namun dia menegaskan, reshuffle tersebut merupakan hak penuh Presiden Jokowi.
“Merombak kabinet sepenuhnya kewenangan sekaligus hak prerogatif Presiden. Saya sendiri belum pernah mendengar secara langsung dari Presiden soal ada reshuffle lagi,” kata Johan lewat pesan singkatnya, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2016).
Isu reshuffle kabinet muncul ke permukaan menjelang pergantian tahun. Presiden Jokowi kabarnya akan merotasi sejumlah kursi menteri untuk mengoptimalkan pemerintahan.
Beberapa partai politik pun sudah memberikan tanggapan, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berharap jatah menterinya tidak dikurangi.
“Ya kami berharap, semoga menteri-menteri kami posisinya aman. Kami ingin tetap bekerja sama dengan pemerintahan Pak Jokowi,” ucap Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menanggapi pertanyaan wartawan soal reshuffle kabinet di sela acara Haul ke-7 Gus Dur di DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (27/12).
Sementara itu, terkait isu reshuffle ini, partai Gerindra menegaskan secara konsisten berada di luar pemerintahan.
“Saya rasa Gerindra konsisten di luar pemerintahan. Kami pasti akan mendukung program pemerintah yang mendukung atau bermanfaat bagi rakyat,” jelas Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi, Selasa (27/12). (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (Soni) membantah ada kesepakatan (deal) memberikan anggaran fasilitas DPRD untuk memuluskan pembahasan APBD tahun 2017. Sejumlah anggaran terkait DPRD akhirnya dicoret Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Tidak ada deal. Deal itu adalah komitmen untuk membangun rakyat. Kemudian Januari bagaimana semua supaya rakyat bisa melaksanakan kegiatan pembangunan tidak terhambat. Itu persoalan gaji sopir hanya Rp 4 miliar nggak ada deal-dealan apa,” kata Soni di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2016).
Menurut Soni, kesepakatan Pemprov dengan dewan hanya untuk memperlancar pembangunan di Jakarta. DPRD DKI diklaim Soni menerima keputusan Kemendagri mencoret atau mengurangi sejumlah anggaran.
“Dealnya hanya sepakat untuk memperlancar proses pembangunan di Jakarta. Melayani publik sebaik-baiknya, jangan ada hambatan dan kendala karena waktu, seperti tahun-tahun sebelumnya,” terangnya.
“Oleh karena itu, prosesnya ikuti aturan saja, jalankan, ajukan ke Kemendagri, di koreksi ya kita ikuti saja dan DPRD bisa menerima dengan mudah. Karena aturannya enggak ada permberian mobil kepada anggota DPRD, enggak ada. Kecuali ketua dan pimpinan ada fasilitias pimpinan. Tapi kalau anggota enggak ada. Karena aturan dilanggar dan dicoret kita terima,” imbuhnya.
Mengenai adanya pencoretan anggaran yang dilakukan Kemendagri, Pemprov sambung Soni akan melakukan penyesuaian. Kemendagri mencoret anggaran sopir anggota DPRD dan memotong anggaran Rp 500 juta untuk renovasi kolam ikan di DPRD DKI.
“Posisi kita apa yang dikoreksi itu yang menjadi keputusan. Itu bukan dibahas tapi disempurnakan saja. Bahasanya disempurnakan kembali dengan DPRD untuk penyesuaian sesuai dengan evaluasi Menteri Dalam Negeri. Sudah selesai, kemarin tanggal 27 Desember. Sudah dicoret,” lanjutnya. (MAD)