JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam acara Apel dan Kemah Kebangsaan Pemuda Islam Indonesia 2017 diungkit Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil pun kemudian meminta Jokowi turun tangan dalam penyelesaian kasus dugaan penyimpangan dana acara tersebut.
Pihak Istana memberikan respons. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menolak jika Presiden Jokowi dikaitkan dalam kasus tersebut.
“Jadi intinya kemah tersebut, acara tersebut, memang dihadiri oleh Presiden, tetapi tentunya Presiden tidak mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan sama sekali,” kata Pramono di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).
Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga menepis tuduhan yang menyatakan Jokowi melakukan kriminalisasi. Dia mengatakan sama sekali tak tahu Jokowi urusan dana kemah pemuda itu.
“Oh, nggak (kriminalisasi), nggak ada urusan sama sekali. Bapak Presiden tahu juga nggak untuk urusan itu. Dan itu kan urusan penegakan hukum biasa. Yang namanya penegakan hukum biasa tidak berkaitan dengan pilihan politik, jadi tidak ada urusan kriminalisasi sama sekali,” tegas Pramono.
“Jadi ya memang betul acaranya dihadiri oleh Presiden, tapi Presiden tidak ada kaitan sama sekali dengan persoalan penganggaran, kemudian juga pemanfaatan dari anggaran tersebut,” imbuhnya.
Pramono meminta siapa pun yang terlibat bertanggung jawab dan menyampaikan laporan anggaran sesuai dengan yang dilakukan.
“Walaupun anggaran itu dialokasikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, bagi siapa pun tentunya harus bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan anggaran sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau kemudian sekarang ini ada persoalan hukumnya siapa pun harus mempertanggungjawabkan itu,” tuturnya.
Sebelumnya, Dahnil ingin Jokowi turun tangan dalam acara yang diinisiasi Kemenpora itu. Pasalnya, Jokowi hadir dalam acara yang digelar di kompleks Candi Prambanan, DIY, itu.
“Pak Presiden juga nggak boleh diam,” ujar Dahnil kepada wartawan di sela sidang tanwir pra-muktamar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (26/11).
“Padahal acara ini bagus sekali, Pak Presiden (Jokowi) itu hadir di situ, bahkan Pak Presiden sempat mengubah jadwal, tadinya tanggal 11 berubah menjadi tanggal 16. Jadi Pak Presiden ada di acara ini,” ujarnya.
Dahnil kemudian menyebut terjadi kriminalisasi. Padahal, kata dia, Pemuda Muhammadiyah ikut acara tersebut karena ingin membantu pemerintah.
“Kemudian terjadi kriminalisasi terhadap kami yang justru sejak awal ingin membantu Presiden, di tengah situasi pada saat itu yang karut-marut, tapi kemudian justru kami hari ini dicari-cari dan dikriminalisasi,” ungkapnya.
Selain Pemuda Muhammadiyah, polisi sudah memeriksa beberapa saksi dalam kasus ini dari pihak Kemenpora, GP Ansor, hingga pihak katering acara.
Polisi menduga ada laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif terkait Apel dan Kemah Pemuda Islam 2017 yang dibuat oleh Pemuda Muhammadiyah. Polisi menyebut dana Rp 2 miliar yang diberikan Kemenpora tak dihabiskan penuh oleh Pemuda Muhammadiyah.
“Kemudian dari hasil pemeriksaan awal memang ada diduga ada anggaran dana sekitar Rp 2 M yang tidak dihabiskan penuh yang diduga kurang dari separuh, ada data fiktif dalam penggunaannya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (26/11/2018).
Pemuda Muhammadiyah lalu meminta kejelasan soal dugaan laporan fiktif itu. Pemuda Muhammadiyah meminta Polda Metro Jaya menunjukkan data-data yang disebut fiktif yang ada di LPJ mereka.
“Kalau yang kami dapatkan dari keterangan-keterangan ada dari Pemuda Muhammadiyah, pelaporannya itu tetap sudah dilakukan dengan permintaan Kemenpora. Artinya, dari penganggaran dan pelaporannya sesuai dengan yang diminta oleh Kemenpora. Kalau kemudian ada persoalan fiktif yang tadi saya katakan, itu harus ditunjukkan, itu di mana yang menjadi persoalan itu,” papar Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Trisno Raharjo saat dihubungi, Senin (26/11/2018).(NGO)