PONTIANAK, KHATULISTIWA
Lapangan Januraga menjadi saksi bisu tempat peresmian peningkatan tipe Polda Kalimantan Barat (Kalbar) dari type “B” menjadi tipe “A”. Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia (Irwasum Polri), Komjen Drs. Dwi Priyatno, mewakili Kapolri menjadi Inspektur Upacara.
Dalam amanat tertulis Kapolri yang dibacakan oleh Komjen Drs.Dwi Priyatno mengatakan, peningkatan type Polda Kalbar merupakan komitmen nyata Polri untuk mereformasi diri, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Juga membawa konsekuensi reformasi cultural yang masih terus berproses. Polri harus mampu mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat melalui perbaikan kinerja yang berdampak pada persepsi positif publik terhadap Polri. Perilaku-perilaku kontra-produktif harus dapat dicegah dan dihilangkan.
Arah kebijakan yang digariskan melalui sebelas program prioritas Kapolri hendaknya semua dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga visi Polri dalam mewujudkan Polri yang semakin profesional, modern dan terpercaya dapat tercapai. Pada bagian terakhir sambutannya, Irwasum berharap peningkatan tipe dapat mendorong motivasi kerja bagi seluruh personil Polda Kalbar dalam melayani masyarakat.
Hadir dalam upacara tersebut Gubernur Kalbar, Drs.Cornelis MH dan jajarannya, Pangdam XII Tanjungpura dan jajarannya, Kajati Kalbar, Para Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuda serta Kapolres se-Kalimantan Barat. Acara peresmian di Lapangan Bhayangkara diakhiri dengan ra hiburan berupa tarian klosal nusantara yang ditarikan oleh ratusan Pemuda dan Pelajar dari Singkawang, dan pertunjukan barongsai dari Yayasan Bhakti Suci Pontianak. Kemudian dilanjutkan dengan ramah-tamah dan tatap muka dengan Irwasum Polri bertempat di Aula Polda Kalbar.
Dalam sambutannya pada acara ramah-tamah, Irwasum Polri mengingatkan segenap jajaran Polda Kalbar bahwa dimasa yang akan datang, tantangan semakin berat terutama perang terhadap narkoba. Karena berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) setiap tahun 230 ton narkoba masuk ke Indonesia. Itu berarti hampir satu ton narkoba dikonsumsi setiap hari, sama dengan hampir dua setengah triliun rupiah uang dibakar untuk membeli narkoba. Berapa banyak generasi muda yang sudah dicekoki narkoba?
Pada kesempatan itu diadakan interaktif bersama tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh pertama tampil Sekjen Dewan Adat Dayak Nasional yang juga Ketua Dewan Adat Dayak Kalbar, Jakobus Kumis. Dilanjutkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Kerukunan Masyarakat Batak Provinsi Kalbar (Ketum DPC KERABAT Prov Kalbar), Richat Natsir Silalahi. Selanjutnya oleh Raja Ketapang, Gusti Kamboja serta Raja Landak, Gusti Swara.
Walaupun tidak diucapkan secara bersamaan, mereka menyampaikan ucapan selamat atas peningkatan Polda Kalbar dari sebelumnya tipe “B” menjadi tipe “A”, dan juga menyampaikan ucapan selamat atas kenaikan pangkat Kapolda Kalbar Brigjen Polisi menjadi Bintang Dua dan Wakapolda Kalbar Joko Iriyanto dari Kombes Menjadi Brigadir Jenderal. Dilanjutkan dengan usulan atau ajakan untuk Sharing antara Polda dengan masyarakat, agar masyarakat dapat berperan serta mendukung kinerja Kepolisian demi suksesnya pembangunan .
Permintaan khusus dari Ketua Dewan Adat Dayak Prov Kalbar, Jakobus Kumis, mengenai perekrutan anggota Kepolisian: “Kami di daerah selama ini merasa kurang mendapat kesempatan. Untuk itu kami mengharapkan agar masyarakat dari perbatasan diberi kesempatan untuk dilatih menjadi anggota Kepolisian atau menjadi anggota TNI”. Sementara Ketum DPD KERABAT Prov. Kalbar, Richat Natsir Silalahi berharap Kepolisian dapat bertindak cepat(Quick Respon),jangan terlambat menangani gangguan masyarakat atau kejahatan lainnya.
Irwasum Polri, mengapresiasi dan berterima kasih atas inter-aktif dari tokoh-tokoh dan pemuka masyarakat yang sudah menyampaikan harapan bersama, ditanggapi dengan penjelasan bahwa untuk menjadi aparat Kepolisian, TNI atau aparat Pemerintahan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. “Saya sarankan agar masyarakat perbatasan dalam usaha untuh memenuhi persyaratan itu boleh meminta petunjuk dari Polsek atau Koramil untuk mendapat pengarahan bagaimana mempersiapkan diri agar syarat-syarat itu terpenuhi,” ujar Dwi Priyatno. Acara ramah-tamah diakhiri dengan bersantap siang bersama.SELAMAT UNTUK POLDA KALBAR DAN SELURUH JAJARANNYA. (JAS)
Polda Kalbar Ditingkatkan Menjadi Type “A”
-
Next
JAKARTA, KHATULISTIWA Pegiat antikorupsi Jakarta Corruption Watch (JCW) melaporkan Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany atas dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) dan hibah dari APBD Pemerintah Kota Tangsel. Menurut penuturan Koordinator JCW Manat Gultom kepada Khatulistiwa, dugaan penyelewengan dana Bansos Tahun 2015 senilai Rp 105 miliar merupakan tindak pidana korupsi secara kelembagaan serta motif politik sehingga harus dilaporkan ke Jaksa Agung HM. Prasetyo melalui pelaporan Nomor: 1011/ LSM JCW/ VIII/ 2016. Berdasarkan data JCW, tambah Manat, dalam pencairan dana bansos tersebut, diduga banyak mengalir ke jaringan pendukung Airin Rachmi Diany- Benyamin Davnie menjelang Pemilukada 2015 lalu. Tak hanya itu, Manat tak habis pikir bahwa kucuran dana bansos dari semula Rp 29,5 miliar pada APBD Reguler menjadi Rp 105 miliar pasa APBD Perubahan 2015. “Spektakuler sekali dalam APBD satu tahun hampir 255 persen lonjakannya,” kata Manat. Dijelaskannya, dari Rp 105 miliar itu, sekitar Rp 76 miliar sudah dicairkan. Di antaranya mengukur ke 106 organisasi kemasyarakatan di Tangsel sepanjang Agustus hingga November 2015. Sedangkan Rp 29 miliar APBD sebelumnya juga sudah dicairkan,” ujarnya. Menurut pihak lembaganya, motif politik sangat kental dalam pembengkakan anggaran Bansos tersebut. Terlebih Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany dalam Pemilukada 9 Desember lalu tetap menggandeng Wakilnya, Benyamin Davnie sebagai pasangannya. Ditegaskannya, sesuai hasil penelusuran JCW, ditemukan dana bansos itu mengalir kepada 22 lembaga penerima yang berpotensi menyokong Airin- Benyamin Davnie. Misalnya, kata dia sebanyak Rp 500 juta mengalir ke KNPI Tangsel. Sementara, salah satu pengurus KNPI Tangsel adalah kader salah satu partai pendukung Airin- Benyamin. Selain itu, tambah Manat, ditemukan pula Dewan Masjid (DMI) Tangsel mendapat kucuran Rp 5,6 miliar. Sementara Ketua DMI Tangsel adalah Heli Sulaiman. Ia saat ini menjabat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkot Tangsel. Pertentangan kepentingan lainnya lanjut Manat, Komunitas Ukhuwah Remaja Madani, Yayasan KAHFI, Karang Taruna Tangsel yang ketiga Ormas ini dipimpin oleh Abdul Rosyid yang adalah selaku Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tangsel. Padahal yang bersangkutan pernah menjadi sekretaris pribadi Airin Rachmi Diany. Ironisnya, ormas pimpinannya tersebut menerima kucuran dana dari Bansos masing-masing Rp 100 juta, Rp 90 juta, dan Rp 500 juta. “Kami juga menemukan beberapa lembaga penerima bansos yang tidak jelas alias bohong. Kecurigaan bahwa organisasi ini sengaja dibentuk ataupun dikuasai tim sukses Airin- Benyamin. Seperti forum guru, ini tidak jelas. Kemudian kami menemukan ada lembaganya resmi seperti PMI, Ketuanya Airin Rachmi Diany,” bebernya. Sehingga kuat dugaan kami bahwa pejabat itu aktif terlibat dalam pemenangan pasangan nomor urut 3 itu,” tegas Manat. Sementara itu, masih menurut Manat, berdasarkan informasi yang didapat dari pihak Kejagung, kasus tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. “Kita berharap kasus ini bisa jadi berkas dan ditingkatkan sampai ke pengadilan,” kata Manat dalam satu acara di Jakarta. Terkait temuan JCW tersebut, Khatulistiwa telah berupaya mengirim surat konfirmasi No.150/KNF/KTW/IX-2016 Tgl 13/9 namun sampai berita ini diturunkan tidak ada jawaban dari Walikota. (NGO)