JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta. Dia menjelaskan soal isu penolakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat (AS).
Kepada Jokowi, Menlu Retno menjelaskan Duta Besar (Dubes) AS untuk RI Joseph Donovan menyesal dan telah menyampaikan permohonan maaf atas insiden Panglima TNI ditolak masuk AS. Pagi tadi Wakil Dubes AS untuk RI Erin Elizabeth McKee juga sudah datang ke kantor Kemlu menegaskan hal yang sama.
“Mereka (pihak Kedubes AS, red) regret and apologize terhadap situasi yang terjadi yang tentunya menyebabkan ketidaknyamanan ini,” ujar Menlu Retno kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/10/2017).
Menlu Retno menyatakan tidak akan ada larangan bagi Panglima TNI. Jenderal Gatot bahkan bakal disambut hangat jika berkunjung ke AS.
“Kemudian mereka juga menyampaikan larangan itu juga tidak ada, sudah dicabut dan Jenderal Gatot warmly untuk melanjutkan kunjungannya ke AS,” ujar Retno.
“Jadi mereka bilang, kami sangat menyambut baik kunjungan (Panglima TNI, red) dan tidak ada pembatasan dalam bentuk apa pun dan terdapat keinginan dari Jenderal Danford untuk berkomunikasi dengan panglima dan mereka saat ini sedang mengatur komunikasi tersebut,” sambung Retno.
Panglima TNI ditolak masuk AS saat hendak memenuhi undangan kemiliteran, yakni acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) di Washington, DC. Gatot ditolak masuk oleh US Custom and Border Protection.
Sebelumnya, Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto menegaskan keberangkatan Panglima atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Wuryanto, Panglima TNI sudah beberapa kali ke AS namun tidak ada masalah. Panglima TNI terakhir kali ke AS pada Februari 2016.
“Jadi harus ada penjelasan lebih dulu kenapa ada larangan. Tiba-tiba nggak boleh ke sana bagaimana? Jadi menunggu penjelasan dulu. Pokoknya kalau berangkat pasti atas perintah Presiden RI,” ujar Wuryanto, Minggu (22/10). (NGO)